WAISAI, RajaAmpatNews – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Robert J. Kardinal, melakukan pertemuan dengan para pengusaha homestay lokal dan Asosiasi Homestay Kabupaten Raja Ampat di salah satu homestay di Kampung Saporkren. Dalam diskusi tersebut, para pelaku usaha menyampaikan sejumlah aspirasi, salah satunya terkait keterbatasan akses internet di wilayah kepulauan yang menjadi tantangan utama dalam pengelolaan usaha berbasis pariwisata.
Menanggapi hal itu, Robert Kardinal menegaskan bahwa persoalan jaringan internet di wilayah kepulauan memang masih menjadi pekerjaan besar, terutama karena ketergantungan terhadap sumber daya listrik yang terbatas.
“Persoalan internet di Papua ini, apalagi di pulau-pulau, kalau pakai BTS mesti punya genset. Kalau gensetnya mati, internet juga tidak bisa diakses. Genset hanya jalan sekitar 12 jam karena harus hemat bahan bakar dari PLTD. Ini persoalan besar,” ujarnya, Kamis,(13/11/2025).
Ia menambahkan, opsi lain seperti penggunaan jaringan satelit (Starlink) memang memungkinkan, tetapi biaya langganannya masih terlalu mahal bagi masyarakat lokal. Karena itu, ia berkomitmen untuk mengkomunikasikan persoalan tersebut dengan pemerintah pusat dan daerah, agar tersedia solusi yang dapat menjamin konektivitas digital bagi pelaku usaha pariwisata lokal.
Selain itu, Robert juga memberikan apresiasi terhadap sistem gotong royong dan pemerataan pengelolaan homestay yang diterapkan masyarakat Saporkren.
“Saya kagum dengan cara mereka berbagi. Homestay tidak boleh lebih dari sepuluh, dibagi merata agar semua kebagian. Ini bentuk kearifan lokal yang menunjukkan semangat kebersamaan dan pemerataan ekonomi,” katanya.
Politisi Partai Golkar itu menilai, sistem tersebut sejalan dengan semangat ekonomi biru dan ekonomi hijau (blue economy dan green economy), yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
“Kalau masyarakat mendapat manfaat dari laut dan hutan, mereka otomatis akan menjaga. Dengan adanya ekonomi biru dan hijau, mereka sadar bahwa laut dan hutan yang bersih akan mendatangkan wisatawan. Jadi pelestarian itu akan berjalan dengan sendirinya,” ujarnya.
Robert menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan dukungan kebijakan dan fasilitasi agar masyarakat dapat mengelola sumber daya alam tanpa merusak kelestariannya. Menurutnya, keberhasilan ekonomi berbasis lingkungan di Raja Ampat harus menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Robert juga menyoroti masalah sampah plastik yang semakin mengkhawatirkan di wilayah kepulauan Raja Ampat.
“Setiap kali saya berkunjung ke pulau-pulau yang tidak berpenghuni, pasti banyak plastik berserakan. Kita punya lebih dari 3.000 pulau, dan hampir semua sudah tercemar plastik,” ungkapnya.
Ia mengapresiasi langkah Bupati Raja Ampat yang telah menerbitkan peraturan daerah terkait larangan penggunaan botol plastik sekali pakai, dan mendorong agar regulasi tersebut segera disosialisasikan secara luas.
“Semua pemilik homestay dan resort harus diajak bicara. Tidak boleh lagi ada botol minuman plastik dibawa ke pulau atau di kapal wisata. Harus diganti dengan tumbler atau botol isi ulang. Plastik itu butuh seribu tahun untuk terurai,” tegasnya.
Robert mengingatkan, kerusakan lingkungan bawah laut akibat sampah plastik, bom ikan, maupun jangkar kapal bisa menghancurkan ekosistem terumbu karang yang menjadi daya tarik utama pariwisata Raja Ampat.
“Kita harus belajar dari Bunaken. Dulu tempat itu ramai dikunjungi wisatawan, sekarang sudah berkurang karena alamnya rusak. Jangan sampai hal yang sama terjadi di Raja Ampat,” ujarnya mengingatkan.
Menurut Robert, menjaga kelestarian alam bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kepentingan langsung masyarakat lokal yang menggantungkan hidup dari pariwisata.
Writer: Dony Kumuai II Editor: Petrus Rabu
