Semarang, – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya percepatan layanan pertanahan tanpa penundaan berkas saat melakukan peninjauan langsung ke Kantor Pertanahan Kota Semarang, Sabtu (18/4).
Dalam Siaran Pers Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN yang diterima RajaAmpatNews.com dijelaskan, Peninjauan tersebut dilakukan dalam rangka melihat pelaksanaan program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN), yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menjawab tingginya kebutuhan layanan pertanahan masyarakat, khususnya di Semarang dan wilayah Jawa Tengah.
Dalam keterangannya, Wamen Ossy menyoroti meningkatnya volume permohonan layanan pertanahan yang harus diimbangi dengan kecepatan dan ketepatan kerja aparatur. Ia menegaskan bahwa penundaan berkas hanya akan memperburuk penumpukan pekerjaan dan berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik.
“Di tengah volume layanan yang makin tinggi, ekspektasi masyarakat juga meningkat. Kita dituntut bekerja cepat dengan tingkat keakuratan yang tinggi,” ujar Ossy usai meninjau langsung proses pelayanan.
Ia mengingatkan jajarannya untuk segera mengantisipasi potensi penumpukan berkas melalui langkah-langkah mitigasi yang terukur. Menurutnya, penyelesaian berkas secara tepat waktu akan menghindarkan instansi dari akumulasi pekerjaan di akhir tahun.
“Jangan tunda-tunda berkas. Selesaikan sekarang, sehingga tidak ada lagi beban tunggakan yang harus dibahas di akhir tahun,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wamen Ossy menilai bahwa percepatan layanan tidak hanya bergantung pada kinerja internal, tetapi juga membutuhkan inovasi dalam sistem pelayanan. Kantor pertanahan sebagai ujung tombak layanan publik didorong untuk menghadirkan terobosan yang mampu menyederhanakan proses bisnis pertanahan.
Ia juga meminta jajaran di daerah aktif memberikan masukan terkait kendala di lapangan, agar kebijakan yang diambil pemerintah pusat dapat selaras dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.
Selain aspek teknis, Ossy menekankan pentingnya penguatan komunikasi dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Kolaborasi tersebut dinilai krusial untuk memastikan pelayanan pertanahan berjalan optimal, transparan, dan akuntabel.
“Sinergi yang kuat akan memperkecil hambatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Peninjauan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan layanan pertanahan yang profesional, modern, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
