WAISAI, RajaAmpatNews, Pemerintah Pusat terus menegaskan komitmennya dalam memperkuat lembaga adat di Tanah Papua melalui pendekatan inovatif berbasis digital. Di Kabupaten Raja Ampat, langkah ini diwujudkan melalui dukungan terhadap Dewan Adat Suku Salawati Batanta, yang kini menjadi salah satu model kelembagaan adat adaptif di wilayah Papua Barat Daya.
Program penguatan tersebut tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga menumbuhkan semangat kolaborasi antara negara dan masyarakat adat. Melalui transformasi digital, pemerintah berharap lembaga adat dapat menjalankan fungsi sosial, budaya, dan administrasi secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Ketua Dewan Adat Suku Salawati Batanta, Esau Parajal, menyambut baik perhatian pemerintah tersebut. Ia menilai dukungan yang diberikan bukan semata bantuan, melainkan investasi strategis untuk memperkuat posisi masyarakat adat dalam pembangunan daerah.
“Kami berterima kasih atas komitmen Pemerintah Pusat yang terus memberdayakan lembaga adat. Dukungan ini membuka ruang bagi kami untuk beradaptasi di era digital, sambil tetap menjaga nilai-nilai budaya yang menjadi identitas Suku Salawati Batanta,” ujar Esau Parajal di Kota Waisai, Rabu (29/10/2025).
Menurutnya, lembaga adat kini memiliki peran yang semakin luas, tidak hanya dalam pelestarian budaya, tetapi juga dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kemandirian dan partisipasi aktif dalam pembangunan.
“Adat harus menjadi motor sosial yang membawa kemajuan tanpa meninggalkan akar tradisi,” tambahnya.
Langkah Pemerintah Pusat ini diharapkan menjadi inspirasi bagi lembaga adat lain di Papua Barat Daya untuk memperkuat tata kelola kelembagaan berbasis teknologi.
Upaya tersebut juga menegaskan pentingnya kemitraan sejajar antara pemerintah dan masyarakat adat sebagai fondasi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Tanah Papua.
Writer: Dony Kumuai II Editor: Petrus Rabu
