WAISAI, RajaAmpatNews — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut menggelar Focus Group Discussion (FGD) program Blue Coast atau Indonesia Blue Economy Coastal Livelihood di ruang pertemuan kantor BLUD Raja Ampat, Kamis (20/11/2025). Kegiatan ini bekerja sama dengan IFAC sebagai upaya memperkuat penghidupan masyarakat pesisir berbasis ekonomi biru yang berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dihadiri Asisten II Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Raja Ampat Wahab Sangadji, Kepala BLUD Raja Ampat Syafri, perwakilan OPD terkait, serta tim teknis dari Ditjen Penataan Ruang Laut KKP. Kehadiran berbagai unsur penting daerah menegaskan bahwa Raja Ampat siap berperan dalam program pembangunan nasional berbasis sumber daya laut.
Dalam sambutan yang dibacakan Asisten II, Bupati Raja Ampat menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan FGD Blue Coast di Raja Ampat. Ia menilai kegiatan ini sebagai bentuk perhatian serius pemerintah pusat terhadap pengembangan ekonomi kelautan serta pemberdayaan nelayan kecil di wilayah kepulauan.
Bupati menegaskan bahwa meski Raja Ampat memiliki potensi perikanan yang sangat besar, sebagian besar nelayan masih berskala kecil dan menghadapi berbagai keterbatasan—mulai dari modal, teknologi, hingga akses pasar. Karena itu, konsep Blue Coast dinilai relevan sebagai pendekatan pembangunan yang menyeimbangkan antara pemanfaatan sumber daya laut dan kelestarian ekosistem.
Ia menyoroti bahwa pembiayaan berkelanjutan bagi usaha perikanan tangkap skala kecil merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Akses pembiayaan yang tepat akan memungkinkan nelayan menggunakan teknologi ramah lingkungan, meningkatkan kapasitas usaha, serta memperluas pasar. Namun, skema tersebut harus disusun berdasarkan kondisi riil masyarakat pesisir.
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, lanjutnya, berkomitmen mendukung penguatan sektor perikanan melalui koordinasi dengan KKP, lembaga keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan. Dukungan meliputi pembinaan teknis, peningkatan kapasitas, dan penyusunan kebijakan yang berpihak pada nelayan kecil.
Bupati berharap, melalui forum ini dapat lahir rumusan skema pembiayaan yang aplikatif dan program konkret untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir.
Perwakilan Ditjen Penataan Ruang Laut KKP, Rifka Anisah, menjelaskan bahwa FGD dilaksanakan untuk menghimpun masukan dari pemerintah provinsi dan kabupaten sebelum penyusunan Grand Design Blue Coast, yang akan menjadi arah kebijakan nasional.
“Kami meminta masukan dari pemerintah daerah karena peran mereka sangat penting. Potensi perikanan, budidaya, dan pariwisata Raja Ampat menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan program,” jelas Rifka.
Ia menambahkan bahwa seluruh masukan akan dianalisis di pusat dan menjadi bagian dari dokumen perencanaan Green Book. Blue Coast merupakan implementasi arahan Presiden yang menekankan pembangunan ekonomi biru di daerah pesisir.
Program Blue Coast menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, penguatan ekonomi lokal, serta pelestarian lingkungan hidup. Raja Ampat telah ditetapkan sebagai salah satu daerah sasaran, meski lokasi rinci masih menunggu hasil analisis FGD.
Tahapan berikutnya mencakup: FGD tematik lanjutan di pusat, analisis usulan daerah, serta kunjungan lapangan untuk verifikasi lokasi.
Rifka menegaskan, wilayah Indonesia Timur menjadi prioritas pemerintah. “Wilayah timur memang diprioritaskan sesuai arahan Presiden. Untuk Papua Barat Daya, salah satu usulan yang kami bawa adalah Raja Ampat,” ujarnya.
Melalui rangkaian FGD ini, pemerintah pusat dan daerah berharap lahirnya perencanaan ekonomi biru yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan nelayan, tetapi juga memastikan kelestarian sumber daya laut Raja Ampat sebagai aset bangsa. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menegaskan kesiapan untuk berkolaborasi penuh demi mewujudkan penghidupan pesisir yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Writer: Agustinus Guntur II Editor: Petrus Rabu
