RAJA AMPAT — Kemarau berkepanjangan mulai berdampak serius terhadap ketersediaan air bersih di Kabupaten Raja Ampat. Sebanyak 1.867 jiwa atau 652 kepala keluarga (KK) di tujuh kampung di Distrik Salawati Tengah dilaporkan mengalami kekurangan air bersih.
Data tersebut berdasarkan laporan kondisi kedaruratan air bersih yang diterima media dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Raja Ampat, Muhamad Guntur Tamima, ST., MT., Jumat (21/8/2026).
Tujuh kampung yang terdampak yakni Wailabu, Waijan, Waimeci, Kalobo, Waibu, Sakabu dan Wailen. Kondisi kekurangan air bersih dilaporkan berlangsung sepanjang Juli hingga Agustus 2026.
Dari tujuh kampung tersebut, Waibu menjadi wilayah dengan jumlah warga terdampak paling banyak, yakni 182 KK atau 590 jiwa. Kemudian Sakabu sebanyak 113 KK atau 420 jiwa dan Kalobo 125 KK atau 200 jiwa.
Sementara Kampung Wailabu tercatat 52 KK atau 155 jiwa, Waijan 48 KK atau 144 jiwa, Waimeci 52 KK atau 190 jiwa, dan Wailen sebanyak 80 KK atau 168 jiwa.
Kondisi tersebut diperparah dengan mengeringnya sejumlah sumber air masyarakat. Dalam laporan yang diterima BPBD, sumur gali dan sumur resapan dilaporkan mengering, sementara sejumlah sumur bor juga tidak berfungsi.
Akibatnya, masyarakat harus mencari sumber air dari lokasi lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Harus Tempuh hingga 16 Kilometer
Krisis air bersih juga menghadirkan persoalan lain, yakni jauhnya jarak yang harus ditempuh untuk mendapatkan air.
Berdasarkan laporan tersebut, jarak pengambilan air bersih berkisar antara 2 hingga 16 kilometer.
Kampung Waijan dan Waimeci memiliki jarak pengambilan air sekitar 2 kilometer, sedangkan Wailabu sekitar 3 kilometer. Sementara Kalobo dan Waibu mencapai sekitar 15 kilometer.
Jarak terjauh tercatat untuk Kampung Sakabu dan Wailen, yang masing-masing mencapai sekitar 16 kilometer.
Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah kampung bersama masyarakat terpaksa mengangkut air menggunakan kendaraan yang tersedia, termasuk truk dan kendaraan pikap yang dilengkapi profil atau tangki air, untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat.
Sumber air yang digunakan antara lain berasal dari Sungai Waijan.
Namun, kondisi geografis dan jarak distribusi membuat proses pemenuhan air bersih tidak mudah. Laporan tersebut bahkan mencatat adanya kecelakaan dalam proses pengangkutan air ketika kendaraan membawa dua profil tangki air bersih.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan air bersih di Salawati Tengah tidak hanya berkaitan dengan terbatasnya sumber air, tetapi juga menyangkut akses, jarak distribusi dan keterbatasan sarana pengangkutan.
BPBD Pantau Kondisi dan Dorong Penanganan
Kepala BPBD Raja Ampat, Muhamad Guntur Tamima, ST., MT., menerima laporan kondisi tersebut sebagai bagian dari pemantauan dampak kemarau terhadap masyarakat.
Laporan kondisi kekurangan air bersih di tujuh kampung tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk menentukan langkah penanganan yang diperlukan, terutama memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama kondisi kekeringan berlangsung.
Dengan jumlah terdampak mencapai 1.867 jiwa, persoalan ini menjadi salah satu dampak nyata kemarau berkepanjangan di Raja Ampat.
Sebelumnya, BPBD Raja Ampat juga mencatat dampak kekeringan di sejumlah wilayah permukiman di Kota Waisai. Data yang diterima media pada pertengahan Agustus mencatat 89 KK atau 428 jiwa terdampak kekeringan akibat menurunnya debit sumur dan terbatasnya ketersediaan air bersih.
Dengan munculnya laporan dari Salawati Tengah, dampak kemarau kini tidak hanya dirasakan di kawasan perkotaan, tetapi juga mulai menekan masyarakat di wilayah distrik dan kampung.
Bagi masyarakat tujuh kampung di Salawati Tengah, persoalan air bersih kini menjadi kebutuhan mendesak. Ketika sumber air mengering dan jarak menuju sumber air semakin jauh, kehadiran pemerintah melalui penanganan dan distribusi air bersih menjadi semakin penting untuk memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.
