KOTA SORONG — Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam menghadiri sekaligus menandatangani Kesepakatan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Kabupaten/Kota se-Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama Lantai III Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kota Sorong, Senin (5/10/2026).
Berdasarkan siaran pers Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Raja Ampat Petrus Rabu yang diterima RajaAmpatNews.Com, Senin malam, menyebutkan penandatanganan kesepakatan tersebut merupakan bagian dari proses penyusunan dan sinkronisasi usulan pengalokasian Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan DTI.
Proses tersebut dilakukan untuk memastikan dukungan anggaran pembangunan dapat dialokasikan secara tepat sasaran, berkeadilan, serta selaras dengan prioritas pembangunan masing-masing daerah di Provinsi Papua Barat Daya.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Orideko bersama para kepala daerah lainnya menandatangani kesepakatan DTI yang menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota.
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dalam arahannya menegaskan bahwa kesepakatan tersebut merupakan bagian dari proses yang telah mengacu pada kebijakan pemerintah pusat dan keputusan Menteri.
Menurut Elisa, setelah kesepakatan ditandatangani, masing-masing kepala daerah diharapkan segera menindaklanjutinya melalui pembahasan dan pengusulan program yang menjadi prioritas pembangunan daerah.
Ia juga meminta agar setiap program yang diusulkan benar-benar mencerminkan kebutuhan prioritas masyarakat dan dapat disampaikan serta dikawal dalam tahapan pembahasan selanjutnya.
“Dengan menandatangani ini, kita harapkan Bapak-Ibu para kepala daerah kembali untuk berusaha dalam proses pembahasan, terutama program-program yang menjadi prioritas,” ujar Elisa Kambu.
Gubernur juga mengingatkan agar berbagai catatan dari pembahasan sebelumnya dapat segera diselesaikan sehingga proses pengalokasian DTI dapat berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan pembangunan daerah.
Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam menyambut baik kesepakatan tersebut. Menurutnya, dukungan DTI memiliki arti penting bagi Raja Ampat yang memiliki karakter wilayah kepulauan dengan tantangan pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah daratan.
Orideko menilai, dukungan infrastruktur melalui DTI harus diarahkan pada program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam memperkuat konektivitas antarpulau, membuka akses pelayanan dasar, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Bagi Raja Ampat, dukungan infrastruktur sangat penting karena karakter wilayah kita sebagai daerah kepulauan. Karena itu, kami berharap alokasi DTI dapat benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan prioritas masyarakat dan memperkuat konektivitas antarpulau,” kata Orideko.
Ia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang telah memfasilitasi proses sinkronisasi dan penyepakatan DTI kabupaten/kota.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci agar kebijakan pembangunan dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan tidak tumpang tindih.
Bupati juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut melalui penyusunan program yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Kami mengapresiasi perhatian Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Yang terpenting setelah kesepakatan ini adalah bagaimana kita bersama-sama mengawal prosesnya sehingga program yang disepakati benar-benar dapat direalisasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Penandatanganan kesepakatan DTI tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Papua Barat Daya. Kegiatan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam mempersiapkan pengalokasian dukungan infrastruktur untuk Tahun Anggaran 2027.
Bagi Raja Ampat, kesepakatan tersebut diharapkan semakin memperkuat pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas wilayah, peningkatan pelayanan publik, serta pengembangan potensi ekonomi daerah kepulauan secara berkelanjutan.
