SKALA Dorong SIORAJA Jadi Basis Data OAP, Raja Ampat Siapkan Integrasi dengan DTSEN dan SIAK

RAJA AMPAT – Program inovasi Sistem Informasi Orang Raja Ampat (SIORAJA) mendapat dukungan dari Program SKALA sebagai langkah strategis Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam membangun sistem pendataan Orang Asli Papua (OAP) yang terpadu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui SIORAJA, pemerintah daerah diharapkan memiliki basis data yang kuat untuk mendukung perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, serta pelaksanaan program prioritas dan strategis, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat OAP.

Dukungan tersebut disampaikan Provincial Engagement Specialist Program SKALA Provinsi Papua Barat Daya, Desiderius Bir, dalam Lokakarya Sosialisasi Program Inovasi SIORAJA dan Rencana Kelembagaan Sistem Pendataan Orang Raja Ampat yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Raja Ampat di Aula Bappeda, Kamis (19/11/2026).

Dalam arahannya, Desiderius menegaskan bahwa pendataan khusus OAP merupakan kebutuhan mendasar bagi pemerintah daerah agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat dirancang berdasarkan kondisi serta kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

Menurutnya, ketersediaan data yang akurat menjadi instrumen penting dalam perencanaan pembangunan, terutama untuk memastikan program Otonomi Khusus (Otsus), perlindungan sosial, maupun program pembangunan reguler dapat berjalan tepat sasaran.

Ia menjelaskan, sejumlah daerah di Tanah Papua telah mulai mengembangkan sistem pendataan khusus OAP melalui berbagai inovasi.

Karena itu, Kabupaten Raja Ampat juga perlu mengambil langkah konkret melalui pengembangan SIORAJA sebagai inovasi daerah untuk memperkuat sistem pendataan OAP.

Desiderius menjelaskan, salah satu hal penting yang membedakan konsep SIORAJA adalah rencana integrasi data dari dua sumber utama, yakni Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan data kependudukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Menurutnya, data kependudukan melalui SIAK Plus akan menjadi salah satu basis untuk memastikan identitas dan status kependudukan masyarakat, kemudian dilengkapi dengan variabel sosial ekonomi yang bersumber dari DTSEN.

Baca Juga  Jaga Toleransi dan Tolak Hoaks, HMI Sorong Selatan Sampaikan Himbauan Kamtibmas Jelang Perayaan Akhir Tahun

“SIORAJA tidak berdiri sendiri, tetapi akan mengintegrasikan data kependudukan dengan data sosial ekonomi. Dengan demikian, data yang dihasilkan dapat menjadi basis perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan tepat sasaran,” jelasnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bersama Bappeda telah mulai mengambil langkah untuk memperoleh hak akses terhadap DTSEN. Dengan adanya akses tersebut, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) nantinya dapat memanfaatkan data yang terintegrasi untuk menyusun perencanaan dan melaksanakan program sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam proses tersebut, Program SKALA menyatakan kesiapan untuk memberikan pendampingan secara intensif agar pengembangan SIORAJA dapat segera direalisasikan.

Lebih lanjut, Desiderius mengungkapkan bahwa pengembangan SIORAJA juga sejalan dengan kesepakatan bersama para gubernur se-Tanah Papua yang memuat 12 kesepakatan strategis, termasuk lima poin prioritas pembangunan strategis bersama.

Salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut adalah kewajiban setiap pemerintah daerah di Tanah Papua untuk mulai melaksanakan pendataan khusus OAP dan masyarakat lainnya secara terpilah. Selain itu, pemerintah daerah juga didorong memperkuat program perlindungan sosial di wilayah masing-masing.

Ia mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang dinilai telah mengambil langkah awal melalui pelaksanaan program perlindungan sosial bagi masyarakat lanjut usia, yakni ORISUN (Orang Raja Ampat Hidup Sejahtera di Usia Senja).

Menurutnya, program tersebut menjadi salah satu contoh nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat. Dengan demikian, langkah berikutnya yang perlu didorong adalah menghadirkan sistem pendataan OAP yang terstruktur dan terintegrasi.

Desiderius berharap lokakarya tersebut tidak hanya menghasilkan pemahaman bersama, tetapi juga kesepakatan konkret antara pemerintah daerah, OPD, pemerintah distrik, pemerintah kampung, serta tokoh adat untuk memulai proses pendataan.

Ia juga memaparkan sejumlah tahapan yang perlu disepakati dalam pengembangan SIORAJA, terutama pada tahun pertama pelaksanaannya.

Baca Juga  Sellvyana Sangkek Ajak Keluarga Besar A3 Perkuat Persaudaraan dan Iman di HUT Teofani ke-75

Pertama, memperkuat komitmen kelembagaan melalui penyusunan dokumen pendukung, seperti standar operasional prosedur (SOP), pembentukan tim pelaksana, serta pengaturan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Kedua, menyepakati langkah awal pelaksanaan pendataan, termasuk pelatihan bagi petugas, penyiapan sumber daya manusia, serta identifikasi kebutuhan teknis dan dukungan anggaran.

Ketiga, menyusun tahapan pemenuhan instrumen pendataan, termasuk kebutuhan perangkat, perangkat lunak, serta sistem pendukung lainnya agar proses pengumpulan dan pengolahan data dapat berjalan secara efektif.

“Kami dari SKALA siap mendukung dan mendampingi secara intensif agar program pendataan ini segera dimulai. Harapannya, SIORAJA menjadi inovasi Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang dapat memperkuat pelaksanaan program Otsus maupun program pembangunan reguler,” ujarnya.

Ia berharap SIORAJA dapat menjadi fondasi baru bagi Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam membangun tata kelola data yang lebih baik, sehingga kebijakan pembangunan benar-benar didasarkan pada data yang valid dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, pengembangan SIORAJA tidak sekadar menjadi inovasi berbasis teknologi, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan masyarakat OAP memperoleh perhatian, perlindungan, dan manfaat pembangunan secara lebih adil dan tepat sasaran.