RAJA AMPAT – Wakil Bupati Raja Ampat, Mansyur Syahdan, menegaskan pentingnya pemerataan pelayanan dasar, transparansi pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus), serta keberpihakan pembangunan kepada Orang Asli Papua (OAP).
Penegasan tersebut disampaikan Mansyur saat bertindak sebagai inspektur upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Otonomi Khusus Papua di Kabupaten Raja Ampat, Sabtu (21/11/2026).
Dalam amanatnya, Mansyur mengatakan, perjalanan 25 tahun Otsus Papua harus menjadi momentum evaluasi terhadap sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, Otonomi Khusus lahir melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagai bentuk pengakuan negara terhadap identitas, hak-hak dasar, dan martabat Orang Asli Papua.
Menurutnya, selama 25 tahun pelaksanaan Otsus, berbagai kemajuan telah dicapai, mulai dari peningkatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur hingga ke kampung-kampung, serta penguatan peran lembaga adat.
Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama kemiskinan, keterisolasian, dan kesenjangan pelayanan dasar.
“Perjalanan seperempat abad ini memberikan banyak pelajaran. Otonomi Khusus bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi seluruh rakyat Papua,” kata Mansyur.
Ia menegaskan, bagi Kabupaten Raja Ampat yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan, keberhasilan Otsus harus diukur dari kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan hingga ke pulau-pulau terjauh.
Karena itu, pengelolaan Dana Otsus diminta dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, terutama untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, serta pemberdayaan masyarakat adat.
“Saya menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk bekerja dengan integritas dan berpihak kepada Orang Asli Papua, agar mereka benar-benar menjadi tuan di negerinya sendiri,” tegasnya.
Mansyur juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda hingga aparatur sipil negara (ASN), untuk menjaga persatuan dan perdamaian di Tanah Papua.
Ia turut mengingatkan pentingnya menjaga tanah dan laut Raja Ampat sebagai warisan leluhur yang harus dilindungi untuk generasi mendatang.
Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen menyelaraskan seluruh program pembangunan dengan semangat Otonomi Khusus agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Marilah kita menyongsong 25 tahun berikutnya dengan semangat baru, kerja yang tulus, dan harapan yang tidak pernah padam,” tutupnya.












