Berita  

ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi Strategis, Perkuat Kebijakan Pertanahan Berbasis Hukum dan HAM

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima dua rekomendasi kebijakan strategis dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Selasa (17/11/2026). Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus memperkuat perumusan dan pelaksanaan kebijakan ATR/BPN agar lebih terarah, terintegrasi, serta mengedepankan prinsip hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Dua rekomendasi yang diserahkan mencakup Tata Kelola Diaspora Indonesia yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berbasis Jejaring serta Dukungan Aspek Materi Hukum Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyatakan bahwa seluruh masukan tersebut akan disampaikan kepada Menteri ATR/Kepala BPN dan jajaran kementerian untuk dipelajari lebih lanjut sebagai bahan penguatan tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang pertanahan dan tata ruang.

“Rekomendasi kebijakan ini akan kami bawa dan laporkan kepada Bapak Menteri dan seluruh jajaran kementerian untuk kami pelajari. Pandangan dan masukan ini akan sangat baik bagi Kementerian ATR/BPN ke depan dalam mengelola tata kelola pemerintahan, utamanya di bidang pertanahan dan tata ruang,” ujar Ossy usai menerima rekomendasi di Jakarta.

Menurut Ossy, rekomendasi yang disusun Kemenko Kumham Imipas merupakan langkah positif untuk memastikan setiap kebijakan kementerian dan lembaga tidak terlepas dari aspek hukum dan perlindungan HAM. Dengan demikian, kebijakan pemerintah diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dokumen rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, bersama Wakil Menko Kumham Imipas, Otto Hasibuan.

Sepanjang 2026, Kemenko Kumham Imipas telah merumuskan sejumlah kebijakan strategis yang rekomendasinya disampaikan kepada 50 kementerian dan lembaga. Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan berbagai persoalan yang telah diidentifikasi, didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memuat solusi yang memungkinkan untuk dilaksanakan secara bersama.

Baca Juga  Lomba Kebersihan Jadi Pemantik Gerakan Jaga Lingkungan di HUT ke-23 Raja Ampat, Berikut Daftar Juara

Yusril Ihza Mahendra berharap rekomendasi yang diberikan tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar dimanfaatkan oleh kementerian dan lembaga penerima untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik serta menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi.

“Saya berharap agar rekomendasi yang disampaikan ini mempunyai bobot yang jelas bagi kita semua. Kualitasnya tidak diukur dari panjangnya naskah atau banyaknya rapat yang dilalui. Ukurannya adalah apakah instansi penerima dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan apakah persoalan yang telah kita selesaikan dapat berkurang,” tegas Yusril.

Melalui rekomendasi tersebut, diharapkan sinergi antarkementerian dan lembaga semakin kuat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, serta berlandaskan hukum dan penghormatan terhadap HAM.

Sumber: Siaran Pers Kementerian ATR/BPN), Nomor 31/SP/XI/BH/2026.