SORONG – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Wahyu Widada, mengingatkan seluruh jajaran pertanahan agar mengutamakan integritas dan mematuhi aturan dalam setiap pelaksanaan tugas. Penegasan ini disampaikan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan transparan, profesional, serta terhindar dari praktik penyimpangan.
Pesan tersebut disampaikan Wahyu Widada saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Penguatan Integritas dan Pembangunan Zona Integritas di Kota Sorong, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini diikuti jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua Barat dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Provinsi Papua Barat.
Wahyu menegaskan, setiap aparatur harus menjadikan aturan hukum dan standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman utama sebelum mengambil tindakan maupun menjalankan pekerjaan. Menurutnya, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku merupakan fondasi penting untuk mencegah persoalan dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan.
“Sebelum bekerja atau bertindak itu hendaknya mengutamakan dua hal, yaitu lihat aturan hukumnya, lalu lihat bisnis prosesnya atau SOP (Standar Operasional Prosedur) yang benar seperti apa. Sepanjang kita mengikuti aturan hukum, tidak ada permasalahan yang akan kita hadapi,” tegas Wahyu.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak boleh hanya berorientasi pada kelengkapan dokumen, pemenuhan indikator penilaian, maupun pencapaian predikat tertentu. Lebih dari itu, keberhasilan harus dibuktikan melalui perubahan nyata yang dirasakan masyarakat ketika mengakses layanan pertanahan.
Menurut Wahyu, terdapat tiga hal utama yang harus menjadi perhatian seluruh jajaran ATR/BPN, yakni memastikan tidak ada praktik percaloan, tidak ada pungutan liar (pungli), dan tidak mengabaikan pengaduan masyarakat.
Pertama, masyarakat harus memperoleh kemudahan mengakses layanan pertanahan secara langsung tanpa harus menggunakan perantara atau calo. Untuk itu, informasi mengenai persyaratan, prosedur, dan mekanisme pelayanan harus disampaikan secara jelas, sederhana, serta mudah dipahami.
Kedua, seluruh pelayanan wajib mengikuti ketentuan biaya dan tarif resmi yang berlaku. Tidak boleh ada pungutan di luar ketentuan maupun penerimaan gratifikasi yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertanahan.
“Tidak ada calo. Masyarakat harus mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan pertanahan secara langsung tanpa melalui perantara yang tidak semestinya. Kedua, tidak ada pungutan liar. Seluruh pelayanan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan biaya dan tarif yang berlaku,” tegasnya.
Ketiga, jajaran ATR/BPN diminta serius menangani setiap pengaduan masyarakat. Kanal pengaduan harus mudah diakses melalui berbagai sarana, sementara setiap laporan dan keluhan wajib dipantau proses penyelesaiannya hingga tuntas.
Wahyu menekankan, jangan sampai masyarakat yang telah menyampaikan keluhan justru tidak mendapatkan kepastian penyelesaian. Pengaduan tersebut juga harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan ke depan.
“Tidak boleh ada pengaduan masyarakat yang diabaikan. Kanal pengaduan harus mudah diakses dan tersedia dalam berbagai sarana. Setiap pengaduan harus dipantau penyelesaiannya sampai tuntas,” pesannya.
Penguatan integritas tersebut menjadi bagian dari upaya ATR/BPN membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan Zona Integritas tidak berhenti pada pencapaian administratif, tetapi benar-benar menghadirkan pelayanan pertanahan yang adil, transparan, dan dapat dipercaya.
Kegiatan pembinaan yang dimoderatori Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma, tersebut turut menghadirkan Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo; Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Bernardus Wijanarko.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Sumber: Siaran Pers Kementerian ATR/BPN), Nomor 37/SP/XI/BH/2026.













Response (1)
Comments are closed.