JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola ekosistem kebandarudaraan nasional melalui penguatan sektor pertanahan dan tata ruang. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri tentang Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Berdasarkan Siaran Pers Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN yang diterima RajaAmpatNews.com dijelaskan, Dalam forum tersebut, Ossy Dermawan menegaskan bahwa peran Kementerian ATR/BPN menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung pembangunan dan pengelolaan bandara yang lebih terintegrasi, modern, serta berkelanjutan.
Menurutnya, dukungan tersebut diwujudkan melalui sinkronisasi rencana tata ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional, percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) guna mendukung investasi dan pembangunan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, hingga penguatan pengendalian tata ruang agar perkembangan kawasan tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
“Kementerian ATR/BPN berkomitmen mendukung terciptanya tata kelola bandara yang lebih baik melalui kebijakan pertanahan dan tata ruang yang terintegrasi,” ujar Ossy.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan ekosistem kebandarudaraan tidak dapat dilakukan secara sektoral. Diperlukan integrasi data spasial lintas kementerian dan lembaga melalui konsep one spatial planning policy atau satu acuan tata ruang nasional.
Menurutnya, penyatuan data spasial, data pertanahan, informasi tata ruang, informasi geospasial, hingga data perizinan daerah akan menghasilkan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan terkoordinasi.
“Integrasi data menjadi kunci agar seluruh proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan saling mendukung,” jelasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri berbagai perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memiliki keterkaitan dengan sektor kebandarudaraan. Dalam kesempatan itu, Ossy juga mengingatkan pentingnya penataan sekaligus pengendalian pemanfaatan ruang sejak tahap awal pembangunan.
Ia menilai pengendalian tidak cukup dilakukan ketika pembangunan telah berjalan, melainkan harus dimulai sejak proses perencanaan, perizinan, hingga pengawasan secara berkelanjutan agar pemanfaatan ruang tetap sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat tata kelola ekosistem kebandarudaraan melalui penyempurnaan regulasi serta peningkatan sinergi lintas sektor.
Ia mengajak seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk berpartisipasi aktif dalam membangun sistem pengelolaan bandara yang profesional, modern, dan inklusif.
Menurut AHY, penguatan tata kelola kebandarudaraan akan memberikan dampak luas terhadap peningkatan daya saing nasional, kualitas pelayanan bandara, pertumbuhan ekonomi, pengembangan sektor pariwisata, industri kreatif, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Wamen ATR/Waka BPN didampingi sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN, di antaranya Direktur Perencanaan Tata Ruang Nuki Harniati, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Suwito, serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin.
Melalui sinergi lintas sektor yang terus diperkuat, pemerintah optimistis pembangunan dan pengelolaan kebandarudaraan nasional akan semakin terintegrasi, efisien, serta mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan konektivitas Indonesia di masa depan.
Writer: Agustinus Guntur
