SORONG, RAJAAMPATNEWS– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya menggelar rapat koordinasi (rakor) pra-Musrenbang di Hotel Rylich Panorama, Kota Sorong, pada Selasa, 11 Maret 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pimpinan daerah dan pejabat terkait untuk membahas sejumlah isu penting dalam perencanaan pembangunan daerah.
Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, dalam kesempatan tersebut memaparkan beberapa hal strategis, di antaranya terkait infrastruktur bandara dan kewenangan pemerintah daerah yang dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Bersama Sekretaris Daerah Yusuf Salim dan sejumlah kepala OPD teknis, Bupati Orideko hadir untuk menyampaikan beberapa aspirasi penting. Salah satunya adalah dampak dari pengalihan kewenangan yang terjadi akibat UU 23/2014, yang menurutnya membuat Raja Ampat tertinggal dalam banyak hal. Ia menegaskan bahwa sebelum hadirnya undang-undang tersebut, Raja Ampat dikenal di seluruh dunia. Namun, dengan terbatasnya kewenangan di daerah, daerah tersebut merasa semakin terpinggirkan.
“Sejak diterapkannya UU 23 Tahun 2014, kami merasa sedikit terabaikan. Banyak kewenangan yang sebelumnya berada di tangan pemerintah daerah kini dialihkan ke Provinsi dan Pemerintah Pusat,” ujar Bupati Orideko Burdam.
Bupati Burdam pun mengajukan permintaan kepada Gubernur Papua Barat Daya untuk memperjuangkan kembalinya kewenangan tersebut ke pemerintah daerah. Hal ini agar Raja Ampat dapat terus mempromosikan potensi pariwisata yang dimilikinya dan kembali menarik perhatian dunia.
Selain itu, Burdam juga menyoroti masalah ketidakmerataan pembagian kawasan yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Papua Barat Daya. Ia menilai pembagian kawasan untuk budidaya rumput laut yang diberikan kepada Kota Sorong tidak sesuai dengan potensi yang ada, mengingat luas laut Raja Ampat jauh lebih besar dibandingkan Kota Sorong.
Dalam bidang infrastruktur, Bupati Burdam mengungkapkan bahwa Raja Ampat memiliki dua bandara yang siap operasional, yakni Bandara Marinda dan Bandara Kabare. Tahun ini, Bandara Pulau Gag juga diperkirakan akan segera beroperasi. Selain itu, Bupati Burdam menyatakan rencana pembangunan Bandara Laut di Misool Selatan, yang akan semakin meningkatkan konektivitas di wilayah tersebut.
Terkait pendidikan, Bupati Burdam menekankan bahwa program pendidikan gratis menjadi salah satu visi-misi utama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk periode 2025-2030. Dalam program tersebut, seluruh biaya seragam, dari sepatu hingga topi, akan ditanggung oleh pemerintah untuk mendukung akses pendidikan yang lebih merata bagi masyarakat.
Sebagai salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di Provinsi Papua Barat Daya, Bupati Raja Ampat juga meminta dukungan Gubernur untuk membantu rencana subsidi kapal yang dapat menjangkau seluruh kepulauan di Raja Ampat.
Rakor Pra-Musrenbang ini juga dihadiri oleh Walikota Sorong, Bupati Maybrat, Wakil Bupati Maybrat, Bupati Raja Ampat, Wakil Bupati Sorong Selatan, Bupati Tambrauw, Wakil Bupati Kabupaten Sorong, serta sejumlah OPD teknis dari masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Papua Barat Daya.
Penulis : Derek Mambrasar
Editor: Petrus Rabu
