JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan kerja sama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di berbagai daerah.
Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan RDTR dalam jumlah besar sekaligus mempercepat integrasi tata ruang dengan sistem Online Single Submission (OSS), yang dinilai berperan penting dalam mempercepat proses perizinan berusaha.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan mengatakan, kebutuhan penyelesaian RDTR membutuhkan kapasitas yang lebih luas. Karena itu, Kementerian ATR/BPN mendorong keterlibatan perguruan tinggi melalui kapasitas akademik dan tenaga ahli yang dimiliki.
“Kita membutuhkan kapasitas yang lebih luas dalam menghadapi kebutuhan penyelesaian RDTR, termasuk melalui kapasitas akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi,” ujar Ossy dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan RDTR Tahun 2026 melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Berdasarkan data per 8 September 2026, sebanyak 572 RDTR telah terintegrasi dengan OSS. Integrasi tersebut turut mendukung penerbitan 751.364 konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sepanjang Agustus 2026.
Menurut Ossy, semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, semakin besar pula peluang percepatan proses perizinan berusaha.
“Semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, maka akan semakin besar peluang proses perizinan berusaha menjadi lebih cepat,” katanya.
Ia menilai percepatan penyusunan RDTR akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan penerbitan KKPR sekaligus mendorong kemudahan berusaha di Indonesia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan, pemerintah menargetkan penyelesaian 1.703 RDTR dalam periode 2026-2028.
Untuk tahun 2026, target penyelesaian ditetapkan sebanyak 500 RDTR.
Dalam skema kerja sama dengan perguruan tinggi, Kementerian ATR/BPN menargetkan penyelesaian 62 paket dengan volume 145 RDTR di 18 provinsi. Wilayah dengan konsentrasi penyusunan RDTR terbesar meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat.
Suyus mengungkapkan, Kementerian ATR/BPN sebelumnya telah mengirimkan permintaan kesediaan kepada 40 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 38 perguruan tinggi menyatakan kesediaan, terdiri atas 20 perguruan tinggi negeri (PTN) dan 18 perguruan tinggi swasta (PTS).
“Setelah ini akan dilakukan pembentukan tim pelaksana yang berisi para ahli,” jelas Suyus.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas teknis dalam penyusunan RDTR sekaligus mempercepat ketersediaan dokumen tata ruang yang dibutuhkan daerah.
Rapat koordinasi tersebut diikuti perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta dari berbagai daerah di Indonesia secara daring. Hadir secara langsung Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Kawasan Dony Erwan, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Reny Windyawati, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan jajaran Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN.
