RAJA AMPAT – Pemerintah Pusat terus mendorong penguatan peran masyarakat adat di Tanah Papua, termasuk di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui penyaluran bantuan fasilitas kepada Dewan Adat Suku (DAS) Maya Kalanafat Raja Ampat.
Bantuan fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat kelembagaan adat sekaligus mendukung masyarakat adat dalam menjaga hak-hak tradisional, budaya, lingkungan, serta kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.
Sebagai daerah kepulauan, Raja Ampat memiliki tantangan tersendiri dalam mobilisasi masyarakat, terutama yang berada di kampung-kampung. Kondisi geografis tersebut membuat penguatan kelembagaan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan program pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan menyentuh masyarakat hingga wilayah pesisir.
Penyaluran bantuan fasilitas bagi DAS Maya Kalanafat juga menjadi bagian dari upaya memperkuat keberadaan Dewan Adat Suku maupun Lembaga Masyarakat Adat (LMA) sebagai mitra strategis pemerintah.
Masyarakat adat dinilai memiliki posisi penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, serta mempertahankan budaya dan norma yang menjadi identitas masyarakat Papua.
Ketua DAS Maya Kalanafat Raja Ampat, Johannes C. Arempeley, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada masyarakat adat.
Menurut Johannes, bantuan tersebut bukan sekadar dukungan terhadap kelembagaan adat, tetapi juga menjadi bentuk pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah.
“Masyarakat adat memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga harmonisasi, kearifan lokal budaya, serta hak-hak masyarakat adat yang sudah ada sejak turun-temurun. Bantuan fasilitas ini bukan hanya sebagai bentuk perhatian dari Pemerintah, tetapi mengingatkan kita bahwa masyarakat adat sebagai mitra pemerintah yang kita kenal dengan Tiga Tungku, berjalan beriringan dengan nilai-nilai agama,” ujar Johannes, Rabu (12/8/2026).
Ia menilai, penguatan peran adat harus dibarengi dengan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, masyarakat adat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan kaum perempuan. Kolaborasi lintas elemen tersebut dinilai penting untuk menciptakan kesinambungan pembangunan sekaligus menjaga stabilitas sosial di tengah perkembangan masyarakat yang semakin dinamis.
Johannes mengatakan, Raja Ampat memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Kawasan tersebut mencakup empat pulau besar, yakni Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misool, dengan potensi kelautan, pesisir, serta keanekaragaman hayati yang menjadi aset penting bagi generasi mendatang.
“Kabupaten Raja Ampat merupakan daerah kepulauan. Kita memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, meliputi empat pulau besar, yakni Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misool. Sangat dibutuhkan peran penting seluruh pihak untuk memajukan daerah kita. Kalau tidak berusaha menjaga alam ini, akan sulit ke depannya dirasakan oleh anak cucu kita,” katanya.
Jaga Marwah Adat dan Toleransi Selain mendorong pembangunan dan perlindungan lingkungan, Johannes mengajak para tokoh adat di Raja Ampat untuk bersama-sama menjaga marwah adat serta memperkuat toleransi di tengah keberagaman masyarakat.
Menurut dia, keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat merupakan kekayaan yang harus dirawat, bukan menjadi alasan untuk menciptakan perbedaan dan konflik.
“Sebagai masyarakat adat, sangat menghormati apa pun warisan para leluhur. Kita terus berpegang pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika, karena toleransi yang tinggi akan menciptakan kedamaian dan ketenteraman antarsesama. Tidak hanya hari ini, tetapi kelak hingga generasi-generasi selanjutnya,” tuturnya.
Ia berharap dukungan pemerintah terhadap kelembagaan adat dapat terus berlanjut dan memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat adat untuk berkontribusi dalam pembangunan.
Penguatan DAS dan LMA di Tanah Papua, khususnya di Raja Ampat, diharapkan tidak hanya berorientasi pada pelestarian budaya, tetapi juga mampu menjadi kekuatan sosial dalam menjaga lingkungan, melindungi hak-hak masyarakat adat, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Pusat berharap lembaga-lembaga adat di Tanah Papua dapat terus berkembang sebagai mitra strategis pemerintah. Dari wilayah pesisir hingga kampung-kampung, masyarakat adat diharapkan menjadi bagian penting dalam menjaga norma dan budaya, mempertahankan kearifan lokal, serta ikut mengawal pembangunan yang berkelanjutan.
Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan aparat keamanan, pembangunan Raja Ampat diharapkan tidak hanya menghasilkan kemajuan ekonomi, tetapi juga tetap menjaga identitas budaya dan kelestarian alam untuk generasi yang akan datang.
