RAJA AMPAT – Data Orang Asli Papua (OAP) dinilai harus menjadi salah satu fondasi utama dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Raja Ampat. Ketersediaan data yang akurat, terpilah, dan menggambarkan kondisi masyarakat secara nyata menjadi kunci agar kebijakan serta program pemerintah dapat berjalan tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Senior Manager Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA), Ottow G. Sineri, saat membuka Lokakarya Pengembangan Sistem Pendataan Terpilah OAP Kabupaten Raja Ampat di Aula Bappeda Kabupaten Raja Ampat, Selasa (11/8/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) yang dilaksanakan Badan Pengarah Papua (BPP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya bersama
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
Berdasarkan agenda resmi BPP Papua Barat Daya, rangkaian kegiatan SHEK di Raja Ampat berlangsung pada 11–14 Agustus 2026. Kegiatan ini diarahkan untuk mengevaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus), sekaligus menyinkronkan dan mengharmonisasikan perencanaan pembangunan daerah dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029.
Ottow menegaskan, pengembangan sistem pendataan OAP tidak boleh berhenti pada tersedianya angka maupun dokumen administratif. Data tersebut harus mampu menjadi dasar dalam menentukan kebijakan, menyusun program, menetapkan sasaran penerima manfaat, hingga menentukan arah pembangunan daerah.
“Kalau kita punya basis data yang jelas, data OAP itu ada, maka kita bisa bekerja sama dengan Dukcapil untuk menyelesaikan administrasi kependudukannya. Data sosial lainnya juga menjadi sumber data untuk perencanaan pembangunan,” ujar Ottow.
Menurutnya, basis data yang kuat harus mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara menyeluruh, mulai dari persoalan pendidikan, kesehatan, kondisi ekonomi, hingga berbagai persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.
Ia mencontohkan, pemerintah perlu mengetahui secara jelas jumlah anak yang berpindah sekolah, kondisi ekonomi keluarga, hingga berbagai persoalan sosial yang terjadi di kampung-kampung.
Dengan data tersebut, pemerintah dapat menentukan bentuk intervensi secara lebih tepat, termasuk membagi peran antara pemerintah kabupaten, pemerintah kampung, maupun pihak-pihak lainnya.
“Jangan terus dari waktu ke waktu persoalan yang sama menjadi masalah. Jangan sampai dari masa ke masa berlalu, lalu kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Itu tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.
Ottow juga mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan perjalanan pembangunan Papua selama dua dekade terakhir sebagai bahan evaluasi bersama.
Menurutnya, berbagai peluang pembangunan yang tersedia saat ini harus dimanfaatkan untuk menghasilkan perubahan nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
“20 tahun lalu sudah berlalu. Banyak cerita tentang Papua yang sudah kita dengar. Tetapi hari ini, apakah masa suram itu mau kita ulang lagi? Pasti tidak,” katanya.
Ia menilai masyarakat Papua memiliki peluang besar untuk berkembang dan menentukan masa depannya melalui kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi, karakteristik, serta kebutuhan masyarakat setempat.
Karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan diminta tidak lagi membangun berdasarkan asumsi, melainkan menggunakan data dan informasi yang benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat.
Dalam sambutannya, Ottow turut menekankan pentingnya penguatan pelayanan dasar, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Ia mengatakan, upaya menuju pendidikan gratis telah mulai diterapkan pemerintah, meskipun pelaksanaannya masih perlu diperluas agar dapat menjangkau seluruh masyarakat.
“Pendidikan ini tidak boleh lagi menjadi alasan karena uang. Sekolah dan belajar harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Sekolah gratis sudah mulai kita terapkan, dan sekarang kita berusaha memperluasnya,” ujarnya.
Selain pendidikan, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan juga dinilai perlu terus diperkuat. Menurutnya, pembangunan pelayanan dasar harus berjalan seiring dengan peningkatan ekonomi masyarakat.
Ekonomi keluarga yang semakin kuat diyakini dapat mendorong kemandirian masyarakat sekaligus mengurangi berbagai persoalan sosial yang muncul akibat keterbatasan ekonomi.
“Kalau ekonomi masyarakat sudah baik, saya kira masyarakat akan lebih mandiri. Ke depan, kalau ekonomi masyarakat sudah bagus, persoalan sosial juga akan berkurang,” katanya.
Ottow juga menyoroti pentingnya pelaksanaan Otonomi Khusus agar memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat Papua, termasuk dalam penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Ia berharap setiap kebijakan dan regulasi yang dihasilkan ke depan tetap mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, dan budaya Papua, termasuk karakteristik Raja Ampat sebagai wilayah kepulauan.
“Kita mendukung program-program pemerintah, tetapi juga harus ada komitmen yang kita buat dan kita laksanakan bersama, supaya masyarakat merasakan bahwa pemerintah benar-benar ada dekat dengan mereka,” tegasnya.
Menurutnya, kehadiran pemerintah tidak cukup hanya diwujudkan melalui kebijakan dan regulasi, tetapi harus diterjemahkan ke dalam program yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat hingga ke tingkat kampung.
Ottow menjelaskan, Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) tidak hanya berfokus pada penguatan sistem pendataan.
Menurutnya, terdapat lima tema utama yang menjadi perhatian SKALA, yakni data dan analisis; kebijakan publik dan regulasi; standar pelayanan minimal; gender, inklusi sosial dan disabilitas; serta Otonomi Khusus.
“SKALA bukan hanya bicara soal data. Ada lima tema utama. Ada data dan analisis, kebijakan publik dan regulasi, standar pelayanan minimal, gender, inklusi sosial dan disabilitas, serta Otonomi Khusus,” jelasnya.
Ia mengajak Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bersama seluruh pemangku kepentingan memanfaatkan kehadiran SKALA sebagai ruang kolaborasi untuk memperkuat pembangunan daerah.
“Manfaatkan kehadiran program SKALA ini untuk apa yang bisa kita lakukan. Kita jangan hanya bicara. Kita harus sama-sama melaksanakan supaya masyarakat kita bisa merasakan perubahan,” pungkasnya.
Lokakarya tersebut melibatkan BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya, Tim SKALA, Bappeda Kabupaten Raja Ampat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), serta sejumlah perangkat daerah dan pihak terkait lainnya.
Kegiatan dilanjutkan pada Rabu (12/8/2026) dengan agenda lanjutan lokakarya. Pada hari yang sama, BPP dijadwalkan melakukan koordinasi bersama Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat terkait pengenalan kelembagaan, pelaksanaan Otsus, serta percepatan implementasi RIPPP dan RAPPP.
Selanjutnya, rangkaian SHEK dilaksanakan bersama perangkat daerah teknis terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan Otsus sekaligus menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan RAPPP.
Rangkaian kegiatan juga dilanjutkan dengan pendalaman sejumlah tema, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Damai, termasuk mengidentifikasi berbagai isu strategis pembangunan di Kabupaten Raja Ampat.
Melalui penguatan sistem pendataan OAP, seluruh pihak diharapkan memiliki basis data yang lebih akurat, terpilah, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan.
Dengan demikian, pembangunan tidak lagi hanya berangkat dari asumsi, tetapi dari kebutuhan nyata masyarakat, sehingga kehadiran pemerintah dan berbagai program pembangunan benar-benar dapat dirasakan hingga ke tingkat kampung di Kabupaten Raja Ampat.
