DENPASAR – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan Bali yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Pemerintah Provinsi Bali di Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7/2026).
Dalam Siaran Pers Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN yang diterima RajaAmpatNews.com disebutkan, Menurut Ossy, pengelolaan ruang di Bali harus dilakukan secara cermat mengingat keterbatasan lahan yang dihadapkan pada kebutuhan pembangunan dan investasi yang terus meningkat.
“Bicara masa depan Bali, kita bicara bagaimana mengelola ruang yang terbatas sekaligus menjawab kebutuhan yang terus bertambah. Rencana Tata Ruang adalah kompas pembangunan dan Rencana Detail Tata Ruang adalah petunjuk operasionalnya,” ujar Ossy.
Ia menekankan bahwa seluruh dokumen tata ruang, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Provinsi, RTR Kabupaten/Kota hingga RDTR, harus menjadi acuan utama dalam setiap kebijakan pembangunan dan investasi di Bali.
“Kita ingin tata ruang menjadi panglima dan landasan dalam setiap pembangunan maupun investasi ke depan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen ATR/Waka BPN juga mendorong Pemerintah Provinsi Bali untuk mempercepat integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS) guna memberikan kepastian hukum bagi investasi yang berkelanjutan.
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, dari target 75 RDTR di Provinsi Bali, sebanyak 30 RDTR telah terintegrasi dengan OSS, sementara empat lainnya masih dalam proses integrasi. Saat ini, baru Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar yang seluruh RDTR-nya telah terintegrasi 100 persen ke dalam sistem OSS.
“Saya pikir ini perlu ada boosting agar proses integrasi bisa segera dituntaskan, sehingga RDTR benar-benar menjadi dasar pembangunan dan investasi yang berkesinambungan di Provinsi Bali,” katanya.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, serta perwakilan BUMN untuk membahas arah pembangunan Bali secara menyeluruh, meliputi aspek tata ruang, pariwisata, ekonomi kreatif, transportasi, hingga sektor penerbangan.
Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono yang memimpin jalannya diskusi menegaskan bahwa pembangunan Bali harus dilakukan secara terintegrasi dan tidak berjalan secara parsial.
“Ini kembali kita meletakkan tata ruang sebagai panglima pembangunan. Karena kalau asal-asalan, akan mengakibatkan bencana sekaligus menambah berbagai persoalan, baik di sektor pariwisata, konektivitas maupun lingkungan,” ujar AHY.
Dalam forum tersebut turut hadir dan memberikan paparan Gubernur Bali I Wayan Koster, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan hadir didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Eko Priyanggodo. Pertemuan ditutup dengan arahan Menko IPK terkait tindak lanjut yang akan dilakukan oleh kementerian dan lembaga guna mendukung pembangunan Bali yang berkelanjutan dan tertata.
Writer: Agustinus Guntur
