RAJA AMPAT – Evaluasi terbaru terhadap daya dukung pariwisata di Raja Ampat menyoroti berbagai persoalan sanitasi sebagai salah satu tantangan utama yang harus segera dibenahi. Pengelolaan limbah dari homestay, resort hingga kapal wisata dinilai masih berpotensi memberikan tekanan terhadap ekosistem laut, terutama terumbu karang yang menjadi daya tarik utama kawasan ini.
Temuan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Tim Carrying Capacity Raja Ampat yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, pengelola kawasan konservasi, organisasi konservasi, serta berbagai pemangku kepentingan pariwisata. Diskusi berlangsung di Aula BLUD UPTD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat, Rabu (1/7/2026), sebagai bagian dari penyusunan rekomendasi pengelolaan pariwisata berkelanjutan.
Tim Carrying Capacity 2026 terdiri atas BLUD UPTD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat, konsultan dari Universitas Pattimura, Konservasi Indonesia, serta sejumlah organisasi perangkat daerah yang mendukung pelaksanaan survei lapangan.
Berbeda dengan kajian tahun 2016 yang hanya mencakup 15 lokasi wisata dengan dua variabel penilaian, survei tahun ini menggunakan pendekatan yang jauh lebih komprehensif. Penilaian difokuskan pada dua kawasan, yakni Kampung Arborek dan Kepulauan Fam yang meliputi Kampung Pam, Saukabu, dan Saupapir, dengan mengukur 56 parameter dalam tujuh variabel.
Hasil awal survei dipaparkan oleh akademisi Universitas Pattimura, Viktor Nikijuluw, melalui sambungan virtual. Paparan tersebut menjadi dasar pembahasan bersama untuk menyempurnakan data sekaligus menyusun rekomendasi kebijakan yang akan menjadi acuan pengelolaan destinasi wisata di masa mendatang.
Perwakilan Tim Carrying Capacity, Meidiarti Kasmidi, mengatakan salah satu temuan penting adalah masih adanya fasilitas akomodasi yang belum menerapkan sistem sanitasi ramah lingkungan, seperti penggunaan eco-toilet. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kandungan nitrogen di perairan yang dalam jangka panjang dapat memicu penurunan kualitas ekosistem dan merusak terumbu karang.
Menurutnya, persoalan ini tidak hanya ditemukan pada homestay milik masyarakat, tetapi juga pada sejumlah resort dan kapal wisata yang beroperasi di Raja Ampat. Karena itu, penerapan standar sanitasi menjadi kebutuhan mendesak agar seluruh pelaku usaha wisata memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kualitas lingkungan.
“Nantinya akan keluar angka-angka hasil survei yang menjadi referensi daya dukung untuk Arborek dan Kepulauan Fam. Harapannya, setiap pengembangan pariwisata di Raja Ampat benar-benar mempertimbangkan dampak lingkungan di masa depan,” ujar Meidiarti.
Rekomendasi yang dihasilkan dari kajian ini nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan batas daya dukung kawasan wisata, sekaligus menyusun kebijakan pengelolaan yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan sektor pariwisata dan kelestarian sumber daya alam Raja Ampat.
FGD tersebut juga melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, DPMPTSP, Dinas Perikanan, serta organisasi mitra pembangunan yang bergerak di bidang konservasi.
