RAJA AMPAT— Usai resmi dilantik sebagai Wakil Ketua III DPRK Raja Ampat, Badarudin Mayalibit, S.IP menegaskan bahwa fokus utama dirinya bersama anggota DPRK jalur pengangkatan Otonomi Khusus (OTSUS PAPUA) adalah memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana OTSUS secara transparan dan tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Badarudin kepada awak media usai pelantikan Wakil Ketua III DPRK Raja Ampat masa jabatan 2025–2030 di Waisai, Senin (11/5/2026).
Menurutnya, selain fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang menjadi tugas umum DPRK, pimpinan dan anggota DPRK dari jalur pengangkatan OTSUS Papua memiliki tanggung jawab tambahan yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.
“Kami dari Dewan pengangkatan jalur fraksi OTSUS untuk pimpinan tiga ini memiliki tugas tambahan, yaitu fokus mengawal OTSUS secara transparan bersama pihak birokrasi, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Raja Ampat,” ujar Badarudin.
Ia menegaskan, pengawasan terhadap dana OTSUS akan menjadi prioritas utama DPRK Raja Ampat, khususnya dalam memastikan penggunaan anggaran benar-benar menyentuh kepentingan Orang Asli Papua (OAP)
di Kabupaten Raja Ampat.
“Fokus kami adalah kepada OTSUS, karena OTSUS tahun 2026 dan seterusnya diminta harus transparan. Kami dari DPR pengangkatan OTSUS bersama teman-teman fraksi akan lebih fokus kepada pengawasan Penggunaan dana OTSUS,” katanya.
Badarudin menyebutkan, penguatan pengawasan tersebut merupakan arahan langsung dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta seluruh DPRK di tanah Papua memperkuat pengawasan terhadap dana OTSUS.
“Ini bukan hanya DPRK Raja Ampat, tetapi seluruh DPRK se-Tanah Papua. Itu sudah menjadi instruksi dan tugas pokok yang diberikan oleh Kementerian dalam Negeri Melalui Dirjen Otonomi Daerah,” jelasnya.
Terkait realisasi dana OTSUS di Raja Ampat, Badarudin mengaku hingga saat ini pihak DPRK masih menunggu data lengkap dari pemerintah daerah mengenai tingkat penyerapan anggaran triwulan pertama.
“Kami tahu tahap pertama sudah masuk, tetapi terkait penyerapan anggaran kami belum mendapatkan informasi lengkap. Kami akan koordinasi dengan TAPD maupun langsung kepada Bupati Raja Ampat,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya laporan progres penyerapan dana OTSUS, terutama memasuki triwulan kedua tahun anggaran 2026.
“Triwulan pertama sudah berjalan, sekarang kami masuk pada persiapan triwulan kedua. Di situ progres penggunaan dana harus sudah terlihat,” katanya.
Badarudin juga menyoroti bahwa realisasi dana OTSUS pada 2025 hingga awal 2026 dinilai belum terlalu terlihat dampaknya di masyarakat.
“Kalau melihat realisasi 2025 sampai awal 2026 ini mungkin belum terlalu nampak. Tetapi kami pastikan mulai 2026 ini pengawasan akan lebih maksimal sesuai tanggung jawab yang diberikan kepada kami,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa DPRK Raja Ampat juga belum memperoleh informasi pasti terkait total tambahan dana OTSUS yang dikabarkan meningkat dari pemerintah pusat.
“Kami belum mengetahui jumlah pastinya, tetapi ada informasi bahwa ada penambahan dana OTSUS untuk Tanah Papua. Nominalnya masih menunggu penjelasan resmi,” ungkapnya.
Dalam pengawasan nanti, Badarudin mengatakan sektor pendidikan dan kesehatan akan menjadi perhatian utama karena menyerap porsi terbesar dana OTSUS sesuai ketentuan pemerintah.
“Pendidikan mendapatkan alokasi sekitar 30 persen dan kesehatan 25 persen dari total dana OTSUS yang diterima daerah. Sisanya untuk ekonomi kerakyatan, masyarakat adat, dan infrastruktur,” jelasnya.
Menurutnya, sektor pendidikan harus benar-benar diarahkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Orang Asli Papua di Raja Ampat.
“Dana 30 persen untuk pendidikan ini harus benar-benar diprioritaskan bagi pengembangan SDM anak-anak Raja Ampat, termasuk penguatan kebudayaan dan peningkatan kualitas pendidikan,” ujarnya.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian serius DPRK Raja Ampat.
Badarudin berharap besarnya anggaran OTSUS mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan hingga menjangkau masyarakat di tingkat kampung dan distrik terpencil.
“Dengan dana yang besar, pelayanan kesehatan harus semakin baik. Persoalan tenaga kesehatan dan pelayanan masyarakat di kampung-kampung harus bisa dijawab,” katanya.
Ia berharap kehadiran rumah sakit dengan standar pelayanan yang lebih baik di Raja Ampat dapat didukung penuh melalui dana OTSUS sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan saat membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Kami berharap pelayanan kesehatan di Raja Ampat benar-benar meningkat dan mampu menjawab semua tantangan kesehatan masyarakat,” tutup Badarudin.
Writer : Dony Kumuai
