PALEMBANG – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan perannya sebagai pendukung utama pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui jaminan kepastian hukum atas tanah, termasuk penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk kawasan pelabuhan dan area pendukungnya.
Dalam Siaran Pers Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN yang diterima RajaAmpatNews.com menjelaskan, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyatakan bahwa kementeriannya memiliki peran strategis dalam mendukung seluruh kegiatan investasi, khususnya pada sektor konektivitas seperti pembangunan pelabuhan.
“Kementerian ATR/BPN sebagai supporting utama semua kegiatan investasi, seperti proyek pelabuhan ini. Diharapkan keberadaan pelabuhan yang terstandar dapat memicu masuknya investasi,” ujar Nusron dalam kegiatan peluncuran proyek di Griya Agung, Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Kamis (9/4/2026).
Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat sendiri telah ditetapkan sebagai PSN berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 16 Tahun 2025. Sebagai bagian dari dukungan tersebut, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan sebelumnya telah menerbitkan Sertipikat HPL atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seluas 599.500 meter persegi pada 2025, yang kemudian dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan.
Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan perjanjian hibah dan serah terima sertipikat HPL untuk tanah mozaik 5 dan 6 dari Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, kepada Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Luas tanah mozaik 5 tercatat mencapai 810.577 meter persegi, sementara mozaik 6 seluas 882.943 meter persegi. Prosesi tersebut turut disaksikan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Ahmad Qodari.
Untuk mendukung iklim investasi yang kondusif, Nusron juga mendorong pemerintah daerah mempercepat proses pendaftaran tanah. Hingga saat ini, tingkat pendaftaran tanah di Sumatera Selatan baru mencapai 53,6 persen.
“Kami mengajak seluruh kepala daerah untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan pertanahan agar investasi dapat berjalan lancar dan menarik minat investor,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menilai pembangunan pelabuhan ini memiliki posisi strategis dalam memperkuat sistem logistik nasional serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global. Ia menjelaskan bahwa proyek tersebut telah melalui berbagai tahapan penting, mulai dari studi kelayakan, penetapan lokasi, analisis dampak lingkungan (AMDAL), hingga skema pemanfaatan lahan.
“Hari ini merupakan milestone ke-11 dari total 15 tahapan. Kami menargetkan seluruh proses dapat diselesaikan sebelum 2029,” ujar Dudy.
Peluncuran proyek ini juga dihadiri Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todo Tua Pasaribu, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Selatan.
Dengan dukungan lintas sektor dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, dan swasta, pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya.
Writer: Agustinus Guntur
