Waisai, RajaAmpatNews – Ketua Generasi Muda Pejuang Hak Adat (GEMPHA) Provinsi Papua Barat Daya, Rojer Mambraku, mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap sistem pengiriman bahan bakar minyak (BBM) ke seluruh SPBU di wilayah Papua Barat Daya.
Desakan itu disampaikan menyusul terjadinya antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Sorong dalam beberapa hari terakhir, disertai pembatasan pembelian BBM yang dikeluhkan masyarakat.
“Kami meminta penegak hukum segera melakukan audit sistem pengiriman BBM, mulai dari terminal hingga ke SPBU, apakah sudah sesuai standar operasional prosedur atau belum,” ujar Rojer dalam keterangan tertulis yang diterima di Waisai, Selasa (4/3/2026).
Menurut Rojer, audit tersebut perlu mengacu pada standar distribusi resmi yang diterapkan PT Pertamina (Persero), yakni sistem PASTI PAS, yang bertujuan menjamin kualitas dan kuantitas BBM, termasuk ketepatan tera, keamanan distribusi, serta kepatuhan terhadap prosedur operasional.
Ia menegaskan, pemeriksaan tidak boleh dilakukan secara administratif semata, tetapi harus menyentuh seluruh rantai distribusi. Mulai dari kelengkapan dokumen pengiriman, uji tera yang mencakup suhu dan densitas BBM, keamanan fisik armada pengangkut, hingga kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).
“Semua dokumen pengiriman harus diperiksa, uji tera suhu dan densitas harus diuji, keamanan fisik distribusi harus dicek. Kepatuhan terhadap SOP juga harus diaudit sampai ke akar-akarnya,” kata Rojer.
Rojer juga meminta agar pengawasan dilakukan secara transparan dan profesional, tanpa tebang pilih. Ia menilai, pengawasan distribusi BBM di Papua Barat Daya harus diperketat mengingat wilayah tersebut merupakan daerah kepulauan yang memiliki tantangan logistik tersendiri.
“Jangan sampai aturan dibuat untuk mengikat masyarakat, sementara di tingkat atas justru terjadi permainan. Kalau memang ada pelanggaran, harus dibuka secara terang-benderang,” ujarnya.
Seperti diketahui, dalam beberapa hari terakhir antrean kendaraan roda dua dan roda empat terlihat mengular di sejumlah SPBU di Kota Sorong. Sejumlah warga juga mengeluhkan adanya pembatasan pembelian BBM, yang dinilai semakin menyulitkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Rojer berharap pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dapat segera turun tangan untuk memastikan distribusi BBM berjalan normal dan sesuai standar. Ia juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi energi di provinsi termuda di Tanah Papua tersebut.
“Kami ingin ada kepastian bahwa pasokan BBM aman dan distribusinya sesuai aturan. Pemerintah dan penegak hukum harus hadir untuk memastikan hak masyarakat atas energi terpenuhi,” tutup Rojer.
Writer: Dony Kumuai II Editor: Petrus Rabu
