MALANG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional tidak dapat dipisahkan dari kepastian hukum atas tanah. Hal itu disampaikannya saat mendampingi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam kegiatan Panen Raya TNI di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jumat (17/7/2026).
Dalam Siaran Pers Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN yang diterima RajaAmpatNews.com disebutkan, Menurut Nusron, kepastian hukum hak atas tanah merupakan salah satu faktor mendasar yang harus diwujudkan untuk mendukung produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat upaya pemerintah mencapai swasembada pangan.
“Bagi kami, ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari kepastian hukum atas tanah,” ujar Nusron melalui akun Instagram resminya.
Ia menjelaskan, selain memberikan kepastian hukum melalui layanan pertanahan, Kementerian ATR/BPN juga berperan dalam mendukung ketahanan pangan melalui penataan ruang yang berkelanjutan dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif agar tidak beralih fungsi secara tidak terkendali.
“Kami berkomitmen untuk memastikan setiap jengkal lahan produktif dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai fondasi menuju swasembada pangan dan kedaulatan pangan Indonesia,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Nusron menilai pelaksanaan Panen Raya Serentak di 43 titik di seluruh Indonesia menjadi bukti nyata sinergi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, TNI, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam meningkatkan produksi pertanian, memperkuat hilirisasi, serta meningkatkan kesejahteraan petani.
“Ini merupakan wujud nyata sinergi pemerintah dalam meningkatkan produksi, memperkuat hilirisasi, serta menghadirkan kesejahteraan yang lebih baik bagi para petani,” ujarnya.
Panen Raya yang dipusatkan di Kota Malang tersebut menampilkan berbagai komoditas unggulan, di antaranya tebu, padi, dan kedelai. Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah menteri dan anggota Kabinet Merah Putih yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Melalui dukungan terhadap kepastian hukum pertanahan, penataan ruang yang berkelanjutan, serta perlindungan lahan pertanian, Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk terus menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia.
Writer: Agustinus Guntur
