SORONG – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Pendidikan menggelar sosialisasi dan focus group discussion (FGD) terkait penyusunan standar dan persyaratan penerima beasiswa bagi mahasiswa asal Raja Ampat. Sabtu. (8/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan mahasiswa asal Raja Ampat yang berada di wilayah Sorong Raya. Dalam forum itu, mahasiswa diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi, pengalaman, serta berbagai persoalan yang mereka hadapi selama menempuh pendidikan tinggi.
Pertemuan tersebut dinilai penting karena kebijakan pemberian beasiswa perlu disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan mahasiswa di lapangan. Standar dan persyaratan penerima beasiswa diharapkan dapat dibuat secara jelas, transparan, terukur, serta mampu menjangkau mahasiswa asal Raja Ampat yang benar-benar membutuhkan dukungan pendidikan.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan dunia pendidikan, mulai dari kebutuhan fasilitas penunjang studi, dinamika perkuliahan, hingga harapan terhadap keberlanjutan program beasiswa bagi putra-putri Raja Ampat.
Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Raja Ampat (IMRA) Kabupaten Sorong, Asriel Mambraku, mengapresiasi keterbukaan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat yang bersedia bertemu dan mendengarkan langsung berbagai aspirasi mahasiswa.
Menurut Asriel, pertemuan tersebut tidak semata-mata menjadi agenda formal antara pemerintah dan mahasiswa. Lebih dari itu, forum tersebut menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan pendidikan yang dihadapi mahasiswa asal Raja Ampat.
“Kami mengapresiasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat yang telah membuka ruang dialog dan mendengarkan secara langsung aspirasi mahasiswa,” kata Asriel.
Ia menilai keterlibatan mahasiswa dalam pembahasan penyusunan standar dan persyaratan penerima beasiswa merupakan langkah penting. Sebab, mahasiswa merupakan pihak yang secara langsung merasakan berbagai persoalan dalam proses memperoleh dan menggunakan dukungan pendidikan dari pemerintah daerah.
Mahasiswa Didorong Jadi Mitra Pemerintah Asriel mengatakan, mahasiswa tidak seharusnya hanya dipandang sebagai penerima kebijakan. Mereka juga dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan masukan untuk penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran.
Menurut dia, ruang dialog antara pemerintah dan mahasiswa perlu terus dibangun secara berkelanjutan. Dengan komunikasi yang terbuka, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi mahasiswa sekaligus mengevaluasi kebijakan yang telah berjalan.
“Mahasiswa bukan hanya penonton, tetapi bagian dari pembangunan sumber daya manusia Raja Ampat. Karena itu, aspirasi mahasiswa perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pendidikan,” ujarnya.
Ia berharap hasil FGD tersebut dapat menghasilkan standar penerima beasiswa yang tidak hanya administratif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kebutuhan, prestasi, keberlanjutan studi, serta kondisi mahasiswa. Kejelasan persyaratan juga dinilai penting agar proses seleksi penerima beasiswa dapat berlangsung secara transparan dan memberikan kepastian kepada mahasiswa mengenai kriteria yang harus dipenuhi. Investasi untuk SDM Raja Ampat Pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan sumber daya manusia.
Karena itu, program beasiswa bagi mahasiswa asal daerah dinilai tidak sekadar sebagai bentuk bantuan pendidikan, tetapi juga investasi pemerintah daerah untuk menyiapkan generasi yang kelak dapat berkontribusi bagi pembangunan Raja Ampat. Mahasiswa asal Raja Ampat yang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Sorong Raya diharapkan dapat menyelesaikan studi dengan baik dan kembali memberikan kontribusi bagi daerah. Asriel juga berharap perhatian pemerintah terhadap mahasiswa tidak berhenti pada pelaksanaan FGD.
Menurut dia, hasil pembahasan perlu ditindaklanjuti melalui kebijakan yang jelas dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Harapan kami, ruang-ruang dialog seperti ini terus dijaga sehingga aspirasi mahasiswa tidak berhenti sebagai pembicaraan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret,” katanya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat atas sikap terbuka dan kesediaannya mendengarkan langsung suara mahasiswa.
“Pemimpin yang baik bukan hanya diukur dari banyaknya program yang dibuat, tetapi juga dari kemampuannya mendengar suara masyarakat, termasuk mimpi para pemuda yang sedang berjuang menuntut ilmu,” ujar Asriel.
Dengan adanya sosialisasi dan FGD tersebut, mahasiswa berharap penyusunan standar dan persyaratan penerima beasiswa asal Raja Ampat dapat menghasilkan kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya jangka panjang Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam menyiapkan generasi muda yang berpendidikan dan memiliki kapasitas untuk ikut membangun daerah.
