“Ini langkah penting dalam menjaga lingkungan dan kelestarian alam. Namun kita juga harus pikirkan nasib masyarakat, terutama para pekerja lokal yang kehilangan mata pencaharian akibat penutupan tersebut,” ujarnya di Kantor DPRK Raja Ampat, Kamis (12/6/2025).
Waisai, Raja Ampat News – Ketua DPRK Raja Ampat, Mohamad Taufik Sarasa, ST, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan di wilayah Raja Ampat. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama DPRK harus segera membentuk tim gabungan untuk menangani dampak sosial yang timbul dari kebijakan tersebut.
“Ini langkah penting dalam menjaga lingkungan dan kelestarian alam. Namun kita juga harus pikirkan nasib masyarakat, terutama para pekerja lokal yang kehilangan mata pencaharian akibat penutupan tersebut,” ujarnya di Kantor DPRK Raja Ampat, Kamis (12/6/2025).
Polemik pertambangan di Raja Ampat masih menjadi perhatian luas, baik secara lokal, nasional, maupun internasional. Meskipun izin telah dicabut, perbincangan mengenai dampaknya terhadap masyarakat terus berlangsung. Taufik menilai bahwa respons cepat dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan, terutama untuk menjawab keresahan masyarakat yang terdampak langsung.
DPRK, kata Taufik, telah memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan koordinasi awal. Ia mendorong segera dibentuk tim gabungan antara eksekutif dan legislatif untuk menyusun solusi bersama.
“Kami mendorong agar segera dibentuk tim gabungan bersama pemerintah daerah. Ini penting agar masyarakat yang kehilangan pekerjaan bisa segera dialihkan ke sektor lain atau difasilitasi akses terhadap lapangan kerja baru,” tegasnya.
Selain isu tenaga kerja, Ketua DPRK juga menyoroti potensi kesulitan ekonomi lainnya yang muncul akibat tutupnya perusahaan tambang, seperti pemasaran hasil pertanian dan kerajinan masyarakat.
“Selama ini, produk pertanian dan kerajinan masyarakat dijual ke perusahaan. Setelah perusahaan berhenti, tentu ada kekhawatiran soal pemasaran. Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Perindag dan dinas terkait agar masyarakat bisa tetap menjual produk mereka secara mandiri,” lanjutnya.
Taufik juga menyinggung situasi di Wayag yang hingga kini masih dalam kondisi pemalangan. Ia menekankan pentingnya pendekatan dialogis untuk menyelesaikan konflik dan mengembalikan stabilitas di wilayah tersebut.
“Kami ingin agar DPRK dan pemerintah bisa turun langsung ke masyarakat. Dialog terbuka penting agar masyarakat tahu apa yang sedang diupayakan, dan kita bisa bangun kembali semangat bersama, termasuk mengembalikan sektor pariwisata yang selama ini menjadi kebanggaan Raja Ampat,” tutupnya.
