JAKARTA — Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dari seluruh Indonesia berkumpul di Jakarta dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan III Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, Selasa, 6/10/2026.
Berdasarkan Rilis yang diterima RajaAmpatNews.Com Dijelaskan, Dalam kegiatan tersebut, Ketua FKPT Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangkek, S.Sos., M.Si., turut hadir mewakili Papua Barat Daya.
Pertemuan ini menjadi bagian dari rangkaian evaluasi program kerja FKPT sekaligus persiapan agenda Monev dan audiensi bersama Kepala BNPT RI yang dijadwalkan berlangsung pada hari berikutnya.
Dalam pertemuan tersebut, para Ketua FKPT berkoordinasi dengan Deputi Bidang Pencegahan Terorisme dan Penanganan Dini Terorisme BNPT RI. Pembahasan difokuskan pada capaian program kerja, berbagai kendala di lapangan, serta strategi memperkuat upaya pencegahan paham radikal dan terorisme di masing-masing daerah.
Sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian, antara lain penguatan stabilitas wilayah melalui koordinasi lintas sektor, moderasi beragama, wawasan kebangsaan, serta edukasi kepada masyarakat.
Wilayah Maluku dan Papua menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan program BNPT periode Januari hingga Juli 2026, mengingat pentingnya penguatan ketahanan sosial dan keterlibatan masyarakat dalam mencegah berkembangnya paham radikal dan terorisme.
Dr. Sellvyana Sangkek mengatakan, FKPT Papua Barat Daya terus berupaya mengambil peran aktif dalam menjaga kerukunan sosial dan stabilitas wilayah dengan mengedepankan pendekatan budaya, kearifan lokal, serta pemberdayaan masyarakat.
“Pencegahan terorisme tidak cukup dengan pendekatan keamanan semata, tetapi harus dibarengi dengan pendekatan kesejahteraan, pendidikan, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, FKPT, serta berbagai elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap berbagai ancaman paham radikal dan terorisme.
Hasil pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus memperkokoh ketahanan masyarakat Papua Barat Daya melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis kearifan lokal.
