RAJA AMPAT — Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, Yusuf Salim, memberikan penjelasan mengenai dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap kemampuan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam menjalankan program pembangunan serta memberikan dukungan kepada masyarakat dan berbagai organisasi.
Menurut Yusuf, kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan secara nasional turut memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah. Kondisi tersebut membuat Pemkab Raja Ampat harus menyesuaikan pola dukungan, program dan kegiatan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia.
Penegasan itu disampaikan Yusuf dalam sejumlah kesempatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Hal tersebut disampaikan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Raja Ampat, Petrus Rabu, dalam siaran pers yang diterima media, Kamis malam (17/9/2026).
Salah satunya disampaikan Yusuf sebelum membacakan sambutan tertulis Bupati Raja Ampat pada kegiatan Pendampingan Implementasi Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) serta Koordinasi Identifikasi dan Verifikasi Data Anak Tidak Sekolah yang diselenggarakan Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Raja Ampat, Kamis (17/9/2026).
Penjelasan serupa juga disampaikan saat membuka kegiatan persiapan rencana Launching Program ORISUN di Ruang Wayag, Kantor Bupati Raja Ampat.
Yusuf menegaskan, kondisi pemerintahan saat ini berbeda dengan periode sebelumnya. Pemerintah daerah harus melakukan efisiensi secara serius sehingga berdampak pada pelaksanaan program maupun berbagai bentuk dukungan yang sebelumnya dapat diberikan kepada masyarakat.
“Pemerintahan saat ini berbeda dari sebelumnya. Kita efisiensi luar biasa,” ujar Yusuf.
Ia menjelaskan, perubahan kemampuan anggaran membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan program yang akan dilaksanakan maupun bentuk dukungan yang dapat diberikan.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu disampaikan secara terbuka agar perubahan pola dukungan pemerintah tidak dipersepsikan sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap masyarakat.
“Bukan pemerintah daerah saat ini tidak peka atau mengurangi bantuan. Memang keadaan kita saat ini tidak memungkinkan kita melakukan hal-hal seperti yang mungkin dulu pernah dilakukan,” tegasnya.
Yusuf mengatakan, keterbatasan kemampuan keuangan daerah turut memengaruhi besaran dukungan yang dapat diberikan kepada berbagai pihak. Dukungan yang pada masa sebelumnya dapat diberikan dalam jumlah lebih besar kini harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Karena itu, pemerintah daerah tidak dapat lagi menjalankan seluruh program dengan pola yang sama seperti sebelumnya. Setiap usulan harus mempertimbangkan kebutuhan, manfaat, kemampuan keuangan daerah serta kajian yang jelas.
“Program yang dilakukan, program-program yang tidak jelas, tidak melalui kajian yang bagus, langsung saya tanya,” ujarnya.
Ia menegaskan, anggaran yang tersedia harus diarahkan pada program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Yusuf, prinsip tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga keberlanjutan keuangan daerah. Pemerintah tidak ingin memenuhi seluruh tuntutan dukungan masyarakat dengan menambah beban utang yang justru dapat mengganggu kemampuan daerah pada tahun-tahun berikutnya.
“Kita kalau berutang, kita berutang. Kalau berutang jadi tinggi terus, tahun depan kita tumbang,” tegasnya.
Karena itu, setiap keputusan terkait penggunaan anggaran harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Di tengah keterbatasan anggaran, Yusuf juga menekankan pentingnya keberpihakan terhadap masyarakat lokal.
Menurutnya, pembangunan harus memastikan program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus membuka ruang bagi masyarakat lokal untuk berkembang secara produktif.
Ia menilai, pembangunan tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan atau proyek yang dilaksanakan, tetapi dari kejelasan kajian, tujuan yang terukur serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, efisiensi anggaran tidak berarti pemerintah menghentikan program strategis. Sebaliknya, kondisi tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah untuk semakin cermat dalam menentukan prioritas, memperkuat kajian dan memastikan anggaran digunakan secara efektif.
Dalam kesempatan saat menyampaikan pengantar sebelum membacakan sambutan Bupati Raja Ampat pada kegiatan penanganan Anak Tidak Sekolah, Yusuf juga menjelaskan alasan dirinya hadir secara langsung untuk menyampaikan sejumlah informasi penting pemerintah daerah kepada publik.
Ia mengatakan, dirinya sengaja tidak mendelegasikan tugas tersebut kepada staf ahli maupun asisten Sekda karena terdapat pesan yang dinilai perlu disampaikan secara langsung kepada masyarakat.
“Saya sengaja tidak distribusikan ke staf ahli ataupun asisten Sekda. Tujuan saya yang paling utama itu supaya pesan tadi bisa sampai,” katanya.
Menurut Yusuf, jajaran pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjadi penghubung informasi antara kepala daerah dan masyarakat.
“Kami ini kan jadi corong Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati,” ujarnya.
Ia menilai, komunikasi publik menjadi semakin penting ketika terjadi perubahan besar dalam kemampuan anggaran pemerintah. Masyarakat perlu memahami bahwa perubahan bentuk dukungan pemerintah berkaitan dengan kondisi fiskal daerah dan kebijakan efisiensi yang berlaku secara nasional.
“Jadi saya harus kasih clear-kan ini barang, supaya jelas,” tegasnya.
Yusuf menambahkan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk berhenti menjalankan program-program strategis. Pemerintah justru dituntut semakin cermat menentukan prioritas, memperkuat perencanaan dan memastikan setiap program memberikan manfaat nyata.
Dalam konteks tersebut, berbagai program yang sedang dan akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat diarahkan agar semakin tepat sasaran, termasuk program yang menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian, perlindungan dan pemberdayaan.
Efisiensi anggaran, kata Yusuf, pada akhirnya harus dipahami bukan sekadar sebagai upaya penghematan, tetapi sebagai kondisi yang menuntut pemerintah daerah melakukan penyesuaian dalam menentukan prioritas pembangunan, mengelola keuangan secara hati-hati serta memastikan dukungan pemerintah tetap diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Raja Ampat.
