RAJA AMPAT — Pelabuhan Waisai, Kabupaten Raja Ampat, menjalani monitoring dan evaluasi (monev) dari Kementerian Perhubungan sebagai bagian dari proses verifikasi usulan masuk dalam jaringan penyelenggaraan Tol Laut Tahun Anggaran 2027.
Monev yang dilakukan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan tersebut berlangsung di Gedung Pertemuan Lantai II Pelabuhan Waisai, Selasa (15/9/2026). Kegiatan ini menjadi tindak lanjut surat Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Nomor AL.015/9/20/DA/2026 tanggal 2 September 2026 tentang Permohonan Pendampingan.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari persiapan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut atau Tol Laut Tahun Anggaran 2027. Tim Kementerian Perhubungan melakukan pengecekan dan validasi terhadap fasilitas serta kondisi Pelabuhan Waisai, sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait.
Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Raja Ampat, Petrus Rabu, menjelaskan bahwa kegiatan monev melibatkan jajaran Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan sejumlah instansi terkait.
Dari Pemkab Raja Ampat hadir Sekretaris Daerah Yusuf Salim, Asisten III Setda Raja Ampat Mauritz Rumfaker, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Iskandar Urbinas, Kepala Dinas Perhubungan Ashar Arfan, serta perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM.
Hadir pula Herman Sanoy yang mewakili Dinas Perhubungan Papua Barat Daya.
Sementara dari Kementerian Perhubungan hadir Basri dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Subdirektorat Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait serta Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut. Turut hadir perwakilan PT Pelni Pusat dan Sorong serta PT Sarana Bandar Nasional.
Basri mengatakan, monev tersebut merupakan penugasan pimpinan untuk mengecek sejumlah pelabuhan yang sebelumnya menjadi acuan dalam pembahasan dan usulan jaringan trayek angkutan laut.
“Kami ditugaskan oleh pimpinan untuk dapat melakukan monitoring dan evaluasi di pelabuhan-pelabuhan yang sudah menjadi acuan kami dalam kegiatan pra-rakor kemarin, berdasarkan usulan dari Pemprov tingkat 1,” jelas Basri.
Menurutnya, Pelabuhan Waisai menjadi salah satu pelabuhan yang mendapat perhatian karena telah diusulkan masuk dalam jaringan Tol Laut dan memenuhi sejumlah kategori yang menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik angkutan barang di laut.
“Pelabuhan Waisai ini sudah diusulkan menjadi pelabuhan Tol Laut. Karena memang Pelabuhan Waisai secara kategori tidak disinggahi oleh kapal komersial, kemudian juga masuk pada daerah dengan disparitas harga tinggi,” ujarnya.
Dari hasil monev, Basri menyebut kondisi Pelabuhan Waisai dan koordinasi dengan pemerintah daerah berjalan baik. Tim juga telah melakukan validasi terhadap data dan kondisi fasilitas pelabuhan.
“Hasilnya hari ini alhamdulillah baik. Kami juga disambut dengan baik oleh teman-teman dari dinas kabupaten, oleh Pak Sekda dan jajaran kepala dinas, kemudian dari teman-teman stakeholder, dari KUPP,” katanya.
Ia menegaskan, hasil verifikasi menunjukkan bahwa usulan Pelabuhan Waisai telah sesuai dengan kategori yang menjadi dasar pengusulan.
“Hasilnya dari kegiatan hari ini itu kami menyimpulkan bahwasannya apa yang diusulkan oleh pemerintah tingkat 1 itu sudah sesuai dengan kategori yang disampaikan dalam lampirannya,” jelas Basri.
Selanjutnya, data yang telah divalidasi akan disampaikan kepada pimpinan Kementerian Perhubungan sebagai bahan pembahasan dalam rapat koordinasi.
“Yang bisa kami bawa nanti adalah bagaimana kami menyampaikan kembali data-data yang sudah kami validasi dari Pelabuhan Waisai, kami kembalikan ke pimpinan kami. Bagaimana nanti arahan dari pimpinan kami untuk kegiatan rakor, jika memang Pelabuhan Waisai ini bisa masuk di jaringan Tol Laut untuk Tahun Anggaran 2027,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Raja Ampat, Yusuf Salim, menyambut positif proses monitoring dan evaluasi tersebut.
Menurutnya, kehadiran Tol Laut sangat penting bagi Raja Ampat yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan tantangan biaya distribusi barang yang relatif tinggi.
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, kata Yusuf, siap mendukung pemenuhan berbagai persyaratan dan dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam proses pengusulan tersebut.
Ia berharap Pelabuhan Waisai dapat direalisasikan masuk dalam jaringan Tol Laut 2027 sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam menekan disparitas harga.
“Harapan kami semoga ini benar-benar terwujud, sehingga bisa membantu masyarakat di sini, paling tidak disparitas harga bisa turun,” ujarnya.
Yusuf juga menilai konektivitas laut tidak hanya penting untuk mendatangkan kebutuhan masyarakat, tetapi juga membuka akses pasar bagi berbagai produk unggulan Raja Ampat.
Ia mencontohkan hasil laut masyarakat seperti ikan hidup, kerapu dan berbagai komoditas perikanan lainnya.
Menurutnya, masyarakat memiliki semangat tinggi untuk menghasilkan komoditas, namun masih menghadapi kendala pasar dan tingginya biaya distribusi.
“Semangat masyarakat untuk mencari hasil laut itu cukup tinggi, pasarnya yang susah,” katanya.
Karena itu, pemerintah daerah memandang Tol Laut sebagai salah satu peluang untuk memperkuat konektivitas ekonomi sekaligus membuka akses pasar bagi produk-produk unggulan masyarakat Raja Ampat.
“Kita berusaha, pemerintah daerah pasti fokus karena ini salah satu cara kami untuk bisa menekan hal lain, supaya paling tidak orang berinvestasi di sini juga,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan vendor pengelola Pelabuhan Waisai, Merlin, menyatakan kesiapan untuk mendukung operasional Tol Laut apabila Pelabuhan Waisai ditetapkan masuk dalam jaringan tahun 2027.
Menurutnya, distribusi barang menjadi salah satu persoalan yang perlu dibenahi untuk mendukung pembangunan dan perkembangan Raja Ampat sebagai destinasi wisata internasional.
Tingginya biaya logistik, kata dia, turut berdampak pada harga kebutuhan masyarakat maupun bahan pembangunan. Karena itu, Tol Laut diharapkan dapat menciptakan efisiensi dalam distribusi barang.
Pihak pengelola pelabuhan akan menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung, seperti stacker, forklift dan kendaraan operasional lainnya.
“Kalau nanti dipastikan Tol Laut ini akan beroperasi, unit-unit seperti stacker ataupun forklift dan kemudian mobil ini sudah tersedia,” katanya.
Menurut Merlin, persiapan perlu dilakukan sejak dini mengingat jika program mulai berjalan pada awal 2027, waktu yang tersedia untuk menyiapkan berbagai fasilitas relatif singkat.
Tidak hanya mendukung arus masuk barang, pihak pengelola Pelabuhan Waisai juga mendorong agar Tol Laut dimanfaatkan untuk membangun arus balik dengan mengangkut produk unggulan masyarakat Raja Ampat.
Produk perikanan, baik ikan segar maupun hasil olahan, dinilai memiliki peluang besar untuk dipasarkan ke luar daerah, bahkan ke pasar internasional.
“Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah akan berusaha semaksimal mungkin untuk memfasilitasi masyarakat sekitar dengan produk-produk keunggulan yang ada di sini,” katanya.
Ia menambahkan, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pengelola pelabuhan, dinas teknis dan operator angkutan laut agar produk masyarakat dari berbagai wilayah Raja Ampat dapat dikumpulkan dan dikirim melalui Pelabuhan Waisai.
“Harapannya produk itu tercatat berasal dari Raja Ampat, bukan dari daerah tetangga,” ujarnya.
Monev Kementerian Perhubungan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses menuju kemungkinan masuknya Pelabuhan Waisai ke jaringan Tol Laut Tahun Anggaran 2027.
Bagi Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Tol Laut bukan sekadar menghadirkan kapal dan mendatangkan barang, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun sistem logistik yang lebih efisien, menekan disparitas harga, memperkuat ekonomi masyarakat, serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk unggulan daerah.
