RAJA AMPAT — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus mendorong penguatan industri kecil dan menengah (IKM) Orang Asli Papua (OAP) melalui pendataan berbasis digital. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi dan Pendaftaran Akun IKM OAP pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang digelar di Waisai, Kabupaten Raja Ampat, 19–21 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangke, SE., M.Si., yang hadir mewakili Gubernur Papua Barat Daya. Puluhan pelaku IKM dari berbagai distrik di Raja Ampat mengikuti kegiatan yang tidak hanya berfokus pada sosialisasi, tetapi juga memberikan pendampingan langsung dalam proses pendaftaran dan pengelolaan akun SIINas.
Dalam sambutannya, Sellvyana menegaskan bahwa kehadiran Pemprov Papua Barat Daya di Raja Ampat merupakan bagian dari komitmen untuk memetakan sekaligus memperkuat potensi industri lokal, khususnya usaha milik masyarakat OAP.
Menurutnya, SIINas tidak boleh dipandang hanya sebagai aplikasi pendataan, tetapi sebagai instrumen penting yang dapat membuka akses pelaku IKM terhadap berbagai program dan fasilitas pengembangan industri.
“Kehadiran Bapak Gubernur yang diwakili oleh saya hari ini menegaskan bahwa pengembangan IKM OAP adalah prioritas utama Pemprov PBD. SIINas bukan sekadar aplikasi pendataan, melainkan jembatan yang menghubungkan usaha mikro kita dengan fasilitas negara,” ujar Sellvyana saat membuka kegiatan.
Sellvyana menjelaskan, pendataan industri secara akurat menjadi salah satu langkah penting agar keberadaan IKM OAP dapat terpetakan dalam perencanaan pembangunan industri, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Melalui SIINas, pelaku usaha didorong untuk memiliki data usaha yang lebih tertata, mulai dari profil usaha hingga informasi produksi dan pelaporan kegiatan industri. Data tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan dan menentukan bentuk dukungan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.
Ia menekankan pentingnya keberlanjutan setelah proses pendaftaran. Menurutnya, akun yang telah dibuat harus tetap aktif dan data usaha perlu diperbarui secara berkala.
“Kami tidak ingin peserta hanya mendaftar lalu meninggalkan aplikasinya. Pendampingan berlanjut pasca-kegiatan untuk memastikan akun tetap aktif dan data diperbarui secara berkala. Data yang hidup adalah data yang bermanfaat,” tegasnya.
Pemilihan Waisai sebagai lokasi kegiatan juga dinilai memiliki nilai strategis. Raja Ampat dikenal sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan, sehingga potensi pariwisata tersebut diharapkan dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan industri lokal.
Produk olahan pangan, kerajinan, anyaman, kopi, hasil perikanan, serta berbagai produk berbasis potensi lokal dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk unggulan daerah.
Karena itu, Pemprov Papua Barat Daya mendorong agar produk IKM OAP tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, tetapi juga memiliki kualitas, legalitas, dan daya saing sehingga dapat masuk ke pasar yang lebih luas.
“Ketika wisatawan datang, mereka harus menemukan produk buatan tangan anak negeri yang legalitas dan kualitasnya dapat dilacak melalui sistem digital nasional. Ini adalah bentuk kedaulatan ekonomi di tengah geliat pariwisata,” jelas Sellvyana.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut menargetkan sedikitnya 50 akun IKM OAP baru dari sejumlah sektor potensial, antara lain pengolahan sagu, perikanan, kerajinan anyaman, dan kopi.
Tim teknis Dinas Perindag Papua Barat Daya bersama narasumber dari Kementerian Perindustrian RI memberikan pendampingan secara langsung kepada peserta. Pendampingan mencakup proses pembuatan akun, pengisian profil usaha hingga simulasi pelaporan kegiatan industri secara berkala melalui sistem e-Reporting.
Pendekatan tersebut diharapkan membuat pelaku IKM tidak hanya mengetahui keberadaan SIINas, tetapi juga mampu mengoperasikan dan memanfaatkannya secara mandiri dalam pengembangan usaha.
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat turut menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Dukungan pemerintah daerah dinilai penting agar proses pendataan IKM dapat terintegrasi dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah.
Pemkab Raja Ampat juga menyatakan kesiapan untuk mendorong pemanfaatan data SIINas sebagai bagian dari pengembangan UMKM dan IKM lokal. Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk membuka ruang promosi yang lebih luas bagi produk-produk IKM OAP, termasuk melalui pusat-pusat aktivitas ekonomi dan pariwisata.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempertemukan produk lokal dengan pasar yang lebih luas, sekaligus memperkuat posisi produk masyarakat Papua di tengah pertumbuhan sektor pariwisata Raja Ampat.
Kegiatan sosialisasi dan pendaftaran SIINas ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor industri lokal dalam momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dengan semakin banyaknya IKM OAP yang terdata secara baik dalam SIINas, pemerintah berharap kebijakan dan program pemberdayaan industri dapat diberikan secara lebih tepat sasaran. Pada saat yang sama, pelaku usaha diharapkan semakin siap meningkatkan kualitas produk, memperkuat legalitas, memperluas pasar, serta membangun daya saing hingga tingkat nasional dan global.
SIINas sendiri merupakan platform digital Kementerian Perindustrian RI yang digunakan sebagai sistem informasi industri nasional, termasuk untuk mendukung pendataan dan pelaporan pelaku usaha industri di Indonesia.
