RAJA AMPAT — Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mulai mendorong integrasi sistem digital pariwisata untuk menutup kesenjangan data, memperkuat pengawasan pajak dan retribusi, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Solusi Smart Tourism Raja Ampat di Kantor Bupati Raja Ampat, Kamis (13/8/2026). Pemkab menilai digitalisasi menjadi kebutuhan penting karena aktivitas pariwisata di daerah kepulauan seperti Raja Ampat melibatkan wisatawan, homestay, resort, merchant, UMKM hingga transaksi lintas negara.
Mewakili Bupati Raja Ampat, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Joseph Lahaitumahallo mengatakan, sektor pariwisata tidak cukup hanya diukur dari jumlah kunjungan wisatawan. Pemerintah juga perlu memastikan aktivitas ekonomi yang muncul dari sektor tersebut tercatat dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah serta masyarakat.
“Kita membutuhkan sebuah ekosistem yang terintegrasi. Data wisatawan, aktivitas usaha, transaksi, pajak dan retribusi harus dapat kita lihat secara lebih akurat,” ujar Joseph.
Menurutnya, sistem digital diperlukan agar pemerintah dapat mengambil kebijakan berdasarkan data sekaligus mengoptimalkan potensi penerimaan daerah.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pengawasan terhadap resort dan homestay. Kepala BP2RD Raja Ampat Samsudin S. Nimanuho menyebut kondisi geografis Raja Ampat sebagai wilayah kepulauan membuat pengawasan aktivitas usaha secara langsung tidak mudah.
Karena itu, sistem terintegrasi diharapkan mampu mempersempit kesenjangan antara aktivitas usaha di lapangan dengan data yang dimiliki pemerintah, termasuk dalam pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi.
Persoalan lain yang mencuat adalah masih adanya transaksi wisatawan yang dilakukan secara tunai. Kondisi tersebut dinilai perlu diubah dengan memperluas sistem pembayaran digital yang dapat digunakan wisatawan domestik maupun mancanegara.
Dalam sosialisasi, BNI menawarkan ekosistem digital yang mencakup layanan Smart Tourism, termasuk pemesanan paket wisata, homestay dan resort serta pembayaran menggunakan QRIS, Mastercard, Visa dan TapCash.
Sementara PT Gilgamesh menawarkan Revenue and Tourism Intelligence Platform yang diarahkan untuk mengintegrasikan digital pass/QR, retribusi, validasi lapangan, dashboard monitoring, merchant, UMKM hingga rekonsiliasi transaksi.
Pengembangan platform tersebut direncanakan berlangsung dalam dua fase. Tahap awal difokuskan pada fondasi tata kelola digital, sedangkan tahap berikutnya diarahkan pada penguatan ekonomi lokal melalui marketplace pariwisata terpadu, e-ticket dan keterlibatan pelaku usaha lokal.
Namun, Pemkab Raja Ampat menegaskan bahwa digitalisasi tidak boleh berjalan dengan membuat sistem baru yang berdiri sendiri.
Kepala Dinas Pariwisata Raja Ampat Ina Rumbekwan menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah memiliki aplikasi SIPARI. Karena itu, sistem baru yang ditawarkan diharapkan dapat melengkapi sekaligus terintegrasi dengan platform yang sudah tersedia.
Hal tersebut mendapat respons dari BNI dan PT Gilgamesh. Keduanya menyatakan konsep Smart Tourism tidak ditujukan untuk menggantikan SIPARI, tetapi menghubungkan berbagai sistem dalam satu ekosistem.
Kepala BPKAD Raja Ampat Khodik juga mengingatkan agar pengembangan sistem memperhatikan efisiensi anggaran. Pemanfaatan platform yang sudah tersedia dinilai penting agar digitalisasi tidak justru menambah beban pembiayaan daerah.
Yoseph menegaskan, teknologi tidak boleh berhenti pada pembangunan aplikasi. Sistem tersebut harus mampu menggerakkan ekonomi lokal, memperluas akses pelaku usaha, meningkatkan pelayanan wisatawan dan memperkuat transparansi pengelolaan pariwisata.
“Teknologi ini jangan berhenti sebagai sebuah aplikasi. Kita ingin teknologi menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku usaha lokal, meningkatkan pelayanan kepada wisatawan, sekaligus menjaga agar tata kelola pariwisata Raja Ampat semakin transparan dan berkelanjutan,” katanya.
Pemkab juga menyoroti kontribusi pajak dari sektor makan dan minum yang dinilai masih belum sebanding dengan posisi Raja Ampat sebagai destinasi wisata dunia. Kondisi ini menjadi salah satu alasan perlunya data transaksi yang lebih akurat.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Pariwisata, BP2RD, BPKAD, BNI, PT Gilgamesh dan pihak terkait akan membahas integrasi berbagai platform, penyempurnaan SIPARI, digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi serta mekanisme monitoring terhadap homestay, resort, merchant dan pelaku usaha pariwisata.
