RAJA AMPAT – Anggota Komisi VII DPR RI, Rico Sia, menilai proses revalidasi status UNESCO Global Geopark (UGGp) Raja Ampat harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Hal itu disampaikannya saat meninjau Pusat Informasi Geopark Raja Ampat di Kota Waisai, Kamis (30/7/2026), di sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Raja Ampat.
Menurut Rico, keberhasilan Raja Ampat mempertahankan status UNESCO Global Geopark bukan hanya penting bagi daerah, tetapi juga bagi citra Indonesia sebagai negara yang memiliki destinasi wisata kelas dunia.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat perlu memberikan dukungan penuh selama proses penilaian ulang (revalidasi) oleh UNESCO yang dijadwalkan berlangsung pada 2026. Revalidasi dilakukan secara berkala untuk memastikan kawasan geopark tetap memenuhi standar pengelolaan, konservasi, edukasi, serta pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan UNESCO.
“Raja Ampat yang dimiliki Indonesia memiliki kawasan pariwisata eksklusif. Saat ini dunia sedang berlomba-lomba meningkatkan pendapatan melalui sektor pariwisata,” kata Rico.
Ia juga menyinggung berbagai isu yang sempat mencuat terkait aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Menurutnya, polemik tersebut telah memberikan dampak terhadap persepsi publik terhadap destinasi wisata unggulan Indonesia, sehingga diperlukan langkah nyata pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan wisatawan.
“Beberapa waktu lalu Raja Ampat dirugikan oleh isu-isu tambang. Karena itu pemerintah pusat harus hadir untuk memastikan kawasan ini tetap menjadi ikon pariwisata Indonesia,” ujarnya.
Rico menilai Raja Ampat memiliki posisi strategis karena tidak hanya dikenal sebagai kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, tetapi juga sebagai UNESCO Global Geopark yang menggabungkan nilai geologi, ekologi, budaya, dan pemberdayaan masyarakat dalam satu konsep pembangunan berkelanjutan.
Selain menyoroti aspek konservasi, Rico juga mendorong adanya kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku usaha pariwisata, khususnya usaha mikro dan kecil. Menurutnya, meskipun sektor pariwisata saat ini belum menjadi bagian utama dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, pemerintah pusat perlu menyiapkan skema atau nomenklatur khusus agar pelaku UMKM pariwisata tetap memperoleh dukungan pembiayaan dan program pengembangan.
Ia berharap keberpihakan tersebut dapat memperkuat daya saing masyarakat lokal yang bergantung pada sektor wisata, mulai dari penyedia homestay, pemandu wisata, pengrajin, hingga pelaku ekonomi kreatif.
Dukungan terhadap UMKM dinilai menjadi bagian penting dalam pengelolaan geopark. UNESCO sendiri menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu indikator utama dalam mempertahankan status UNESCO Global Geopark, sehingga manfaat ekonomi dari pariwisata harus dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar kawasan.
