RAJA AMPAT — Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat, dr. Engelbert M.S. Wader, angkat bicara terkait keluhan sejumlah masyarakat Yang beredar di media sosial mengenai kondisi beberapa siswa di SMP Negeri 14 Raja Ampat dan SD di Kimindores yang mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (5/6/2026), dr. Engelbert menjelaskan bahwa berdasarkan laporan awal yang diterima Dinas Kesehatan, kondisi yang dialami siswa lebih mengarah pada dugaan reaksi alergi dibanding keracunan makanan. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan penelusuran menyeluruh guna memastikan penyebab kejadian tersebut.
“Kami mendapat informasi adanya kejadian di sekolah terkait keluhan kesehatan pada anak-anak setelah menerima makanan MBG. Namun dari gejala awal yang dilaporkan, ini lebih mengarah pada alergi, bukan keracunan. Walaupun begitu, tetap kami lakukan investigasi,” ujar dr. Engelbert.
Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan program MBG, Dinas Kesehatan memiliki peran utama melakukan pengawasan keamanan pangan, sementara pengelolaan dapur mengikuti regulasi dari pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut dr. Engelbert, dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur 2 Maranu yang melayani wilayah tersebut baru kembali beroperasi sekitar dua minggu terakhir setelah sebelumnya sempat berstatus suspended atau dihentikan sementara menyusul evaluasi terhadap menu makanan.
“Dapur ini baru minggu lalu kembali mendapatkan izin beroperasi dari Badan Gizi setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara untuk evaluasi,” jelasnya.
Menyikapi laporan terbaru, Dinas Kesehatan Raja Ampat langsung menurunkan tim ke lapangan untuk mengecek situasi di sekolah serta melakukan pemeriksaan terhadap makanan yang disajikan pada hari kejadian.
Dari hasil penelusuran awal, salah satu menu yang dikonsumsi siswa adalah ikan tuna yang kini sedang didalami sebagai kemungkinan pemicu alergi pada sebagian anak.
“Tim langsung turun mengecek menu yang disajikan hari itu. Ada konsumsi ikan tuna dan ini masih kami dalami apakah menjadi salah satu pencetus reaksi alergi pada anak-anak,” katanya.
Selain memeriksa jenis makanan, petugas juga menelusuri proses penanganan bahan pangan, termasuk waktu pengambilan ikan dari laut hingga distribusinya ke dapur MBG.
dr. Engelbert menambahkan bahwa setiap dapur MBG sebenarnya telah dilengkapi alat pemeriksaan cepat (rapid test kit) yang disediakan Badan Gizi Nasional sebagai langkah deteksi awal keamanan pangan.
Namun, alat tersebut memiliki keterbatasan karena hanya digunakan untuk mendeteksi kandungan bahan kimia berbahaya seperti formalin dan boraks, bukan pemeriksaan bakteriologi penyebab keracunan makanan.
“Tes cepat ini sifatnya pemeriksaan awal. Parameternya masih terbatas, seperti untuk mendeteksi formalin atau boraks. Kalau pemeriksaan bakteriologi tentu harus melalui laboratorium,” terangnya.
Ia menjelaskan, sesuai standar operasional prosedur (SOP), sampel makanan yang disajikan setiap hari wajib disimpan selama 24 jam di dalam freezer khusus untuk kepentingan investigasi apabila terjadi kejadian serupa.
“Sampel makanan yang dibagikan pada hari itu wajib disimpan terpisah di freezer. Jadi ketika ada laporan kejadian, sampel tersebut bisa langsung diamankan untuk pemeriksaan,” ungkapnya.
Tak hanya fokus pada makanan, tim Dinas Kesehatan juga mengevaluasi penerapan SOP distribusi pangan mulai dari dapur hingga makanan dikonsumsi siswa di sekolah.
Menurutnya, sebelum makanan didistribusikan, petugas gizi di dapur wajib melakukan uji organoleptik, yakni pemeriksaan menggunakan pancaindra seperti melihat kondisi makanan, mencium aroma, mengecek tekstur hingga mencicipi rasa guna memastikan keamanan konsumsi.
Setibanya di sekolah, guru yang ditunjuk juga diwajibkan melakukan pengecekan sebelum makanan dibagikan kepada siswa.
“Kalau misalnya ada guru atau petugas yang mengalami gejala setelah mencicipi makanan, maka makanan tidak boleh dibagikan ke anak-anak. SOP ini harus dijalankan secara disiplin,” tegasnya.
Saat ini, Dinas Kesehatan Raja Ampat masih melakukan penyelidikan epidemiologi untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut, termasuk melakukan pendataan terhadap siswa yang mengalami keluhan kesehatan.
Meski sebagian besar laporan dari orang tua menyebut gejala yang dialami relatif ringan, pemerintah tetap mengambil langkah serius guna mencegah kejadian serupa terulang.
Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan akan memperketat pengawasan terhadap seluruh dapur MBG, termasuk kemungkinan melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada waktu operasional dini hari.
“Kami diminta melakukan pengawasan dari awal proses pengolahan bahan, mulai dari persiapan sayur, pengolahan makanan, hingga makanan tiba di tangan anak-anak. Kalau perlu, kami akan lakukan sidak pada dini hari saat proses memasak dimulai,” ujar dr. Engelbert.
Ia berharap seluruh pengelola dapur MBG dapat meningkatkan kontrol kualitas (quality control) serta disiplin menerapkan SOP keamanan pangan agar program pemenuhan gizi bagi siswa tetap berjalan aman dan optimal.
“Harapan kami tentu kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Kalau SOP dijalankan dengan baik, maka risiko terhadap keamanan pangan bisa diminimalkan,” pungkasnya.
Writer : Agustinus Guntur
