WAISAI, RajaAmpatNews — Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Panitia Pemilihan Kepala Kampung (Pilkakam) Kabupaten menggelar rapat persiapan pelaksanaan pemilihan kepala kampung serentak yang berlangsung di Aula Wayag, Kantor Bupati Raja Ampat, Rabu (15/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, dan Wakil Bupati, Mansyur Syahdan, bersama jajaran Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Syaiful Sangadji, Kabag Pemerintahan Nur Albi Basir Umkabu, serta para kepala distrik dari 19 distrik dan PLT Kepala Kampung dari 38 kampung yang akan melaksanakan pemilihan kepala kampung.
Dalam laporannya, Kepala Dinas DPMK yang juga Ketua Panitia, Syaiful Sangadji, menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkakam tahun ini akan digelar di 38 kampung yang tersebar di 19 distrik.
“Sebagian besar Kepala Distrik dan PLT Kepala Kampung sudah hadir dalam rapat ini. Kami pastikan semuanya siap melaksanakan tahapan Pilkakam hingga terpilihnya kepala kampung definitif di wilayah masing-masing,” ujar Syaiful.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan dana operasional sebesar Rp30 juta untuk setiap kampung, yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD). Hingga kini, sebanyak 21 kampung telah menerima dan merealisasikan dana tersebut, sementara 17 kampung lainnya masih dalam proses pencairan.
“Pelaksanaan Pilkakam direncanakan mulai 25 Oktober hingga 5 Desember 2025. Bila ada keterlambatan, akan diberikan waktu tambahan maksimal 10 hari,” tambahnya.
Dalam arahannya, Bupati Orideko Iriano Burdam menegaskan pentingnya pelaksanaan Pilkakam sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan kampung yang sesuai dengan regulasi. Ia menilai, selama ini banyak pemerintahan kampung yang belum berjalan efektif karena kurangnya visi dan arah pembangunan.
“Saya ingin kepala kampung yang terpilih nanti memiliki visi dan program yang jelas. Jangan lagi hanya fokus pada pengadaan motor tempel atau pembangunan rumah. Pemerintahan kampung harus berorientasi pada pengembangan ekonomi masyarakat,” tegas Orideko.
Bupati Orideko juga menyoroti banyaknya program ekonomi desa seperti BUMDes yang tidak berjalan optimal. “Padahal potensi di setiap kampung luar biasa. Tapi karena tidak dikelola dengan baik, ekonomi kampung mati. Tahun 2026, tidak boleh lagi ada kampung yang gagal. Kalau kampung gagal, berarti Kepala Distrik, Dinas, bahkan kami di kabupaten juga ikut gagal,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah akan menyiapkan program pembekalan bagi kepala kampung terpilih agar memahami regulasi, mekanisme, dan tata kelola pemerintahan kampung.
“Setelah terpilih, kepala kampung harus tahu aturan dan mampu membawa kampungnya maju. Semua harus sejalan dengan visi pembangunan daerah dan nasional,” ujar Orideko.
Sementara itu, Wakil Bupati Mansyur Syahdan menegaskan agar para PLT Kepala Kampung dan Kepala Distrik benar-benar menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat.
“Kamu yang ditempatkan di lapangan itu adalah kepanjangan tangan dari kami, Bupati dan Wakil Bupati. Layani masyarakat dengan baik, jangan hanya datang duduk dan dengar keluhan tanpa tindakan. Jangan sampai masyarakat merasa tidak dilayani,” tegas Mansyur.
Ia juga mengingatkan agar para aparatur di tingkat distrik dan kampung bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa menunda-nunda tugas, sembari menyinggung soal efisiensi anggaran dan banyaknya tenaga honorer yang menjadi tantangan pemerintah daerah.
“Memang beban anggaran semakin besar, tapi itu tidak boleh jadi alasan untuk tidak melayani masyarakat dengan baik. Tahun 2026 harus jadi tahun perubahan, tahun di mana semua program benar-benar berjalan,” tandasnya.
Rapat persiapan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju pelaksanaan Pilkakam yang transparan, tertib, dan berorientasi pembangunan kampung. Bupati dan Wakil Bupati sama-sama menegaskan bahwa keberhasilan Pilkakam kali ini menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam membina pemerintahan kampung yang mandiri dan maju.
Writer: Agustinus Guntur II Editor: Petrus Rabu
