Pontianak, — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempertegas komitmennya dalam mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penguatan pengawasan terhadap pemegang hak atas tanah, khususnya perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Dalam Siaran Pers Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN yang diterima RajaAmpatNews.com dijelaskan, Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, usai mengikuti Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (16/04/2026).
Ossy menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong perusahaan-perusahaan pemegang konsesi, terutama HGU berskala besar, untuk menjalankan komitmen pengelolaan lahan secara bertanggung jawab, termasuk berperan aktif dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan.
“Kementerian ATR/BPN akan terus mendukung upaya ini demi kemaslahatan masyarakat, dengan mengingatkan perusahaan pemegang konsesi untuk melaksanakan komitmen yang telah disampaikan, termasuk dalam membantu mengatasi karhutla,” ujarnya.
Apel kesiapsiagaan tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, dan dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih, pemerintah daerah, sektor swasta, serta masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi potensi kebakaran hutan di wilayah rawan, khususnya Kalimantan Barat.
Dalam kesempatan itu, Ossy yang didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, Mujahidin Ma’ruf, juga mengungkapkan bahwa tren karhutla secara nasional menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, ia menekankan pentingnya menjaga kewaspadaan dan kesiapsiagaan seluruh pihak.
“Penurunan angka karhutla tidak boleh membuat kita lengah. Justru kesiapsiagaan harus terus ditingkatkan, terutama oleh pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Sementara itu, Menko Polkam Djamari Chaniago dalam sambutannya menyampaikan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla menjadi perhatian langsung Presiden Republik Indonesia. Ia meminta seluruh pihak untuk mempertahankan capaian yang ada sekaligus meningkatkan efektivitas langkah-langkah penanganan di lapangan.
“Keberhasilan yang telah dicapai harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan,” ujarnya.
Dalam apel tersebut, dilakukan peninjauan pasukan gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta unsur pemadam kebakaran. Para pejabat yang hadir juga meninjau berbagai peralatan yang disiapkan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Penguatan pengawasan terhadap pemegang HGU dan HGB ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menekan risiko kebakaran hutan dan lahan, sekaligus memastikan pengelolaan lahan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan di Indonesia.
