Waisai, RajaAmpatNews – Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib bersikap kooperatif dan proaktif serta tidak mengabaikan tindak lanjut hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK RI.
Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bersama BPK RI Perwakilan Papua Barat Daya di Aula Wayag Kantor Bupati Raja Ampat, Senin (2/2/2026).
Rapat koordinasi dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, Dr. Yusuf Salim, M.Si, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ir. Wahab Sangadji. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, Kepala Sub Bagian Keuangan OPD, serta bendahara OPD.
Dalam arahannya, Sekda menekankan bahwa pemeriksaan pendahuluan (interim) LKPD merupakan momentum evaluasi sekaligus perbaikan bagi seluruh perangkat daerah. Ia meminta setiap OPD segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan tahun sebelumnya dan memastikan seluruh dokumen yang dibutuhkan telah disiapkan secara lengkap dan tepat waktu.
“Pemeriksaan ini tidak boleh dipandang sebagai formalitas. Seluruh OPD harus terbuka, kooperatif, dan serius menindaklanjuti setiap rekomendasi. Jangan sampai temuan yang sama terus berulang,” tegas Sekda.
Sekda juga menyoroti pentingnya koordinasi internal antara pimpinan OPD, kepala sub bagian keuangan, dan bendahara guna memastikan tertib administrasi dan kesesuaian pelaporan keuangan dengan ketentuan yang berlaku.
“Jika terdapat kendala di lapangan, segera dikomunikasikan. Jangan ditunda atau dihindari. Kualitas laporan keuangan daerah menjadi tanggung jawab bersama,” tambahnya.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, tim BPK RI Perwakilan Papua Barat Daya telah melaksanakan pemeriksaan interim LKPD di Waisai selama kurang lebih 45 hari. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara lebih komprehensif, tidak hanya mencakup aspek administrasi, tetapi juga melalui verifikasi dan pengecekan fisik di lapangan.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menargetkan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil audit, peningkatan disiplin pengelolaan keuangan daerah, serta upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat.
Writer: Petrus Rabu
