SORONG – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat hukum adat untuk mempercepat proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Kolaborasi lintas sektor dinilai penting karena proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian ATR/BPN, tetapi juga membutuhkan peran aktif pemerintah daerah dalam menetapkan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.
Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, dalam kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Rabu (18/11/2026), di Kota Sorong.
Rezka menjelaskan, berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024, proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat terdiri atas dua tahapan utama. Pertama, penetapan subjek hukum masyarakat adat oleh pemerintah daerah. Kedua, pencatatan dan penerbitan sertipikat oleh Kementerian ATR/BPN.
Karena itu, Kementerian ATR/BPN membutuhkan dukungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, terutama dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengakuan Masyarakat Hukum Adat oleh kepala daerah sebagai salah satu dasar untuk menindaklanjuti proses pendaftaran tanah ulayat.
“Kementerian ATR/BPN membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Karena untuk menindaklanjuti pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat, kami membutuhkan SK Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang diterbitkan oleh kepala daerah,” ujar Rezka.
Ia mengatakan, diseminasi dan sosialisasi secara langsung kepada pemerintah daerah serta masyarakat hukum adat merupakan salah satu langkah untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyamakan pemahaman mengenai mekanisme pendaftaran tanah ulayat.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat diajak membahas berbagai tahapan serta persyaratan yang harus dipenuhi agar tanah adat memperoleh kepastian hukum dan terlindungi secara administratif.
Rezka mengungkapkan, Papua Barat dan Papua Barat Daya merupakan wilayah yang telah menjalani kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat pada 2021 oleh Universitas Cenderawasih.
Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut, terdapat sejumlah titik indikatif tanah ulayat yang tersebar di enam kabupaten di Papua Barat, yakni Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama.
Sementara di Papua Barat Daya, titik indikatif tanah ulayat ditemukan di Kota Sorong, Kabupaten Maybrat, Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, dan Tambrauw.
Menurut Rezka, hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut dapat menjadi data awal untuk proses lanjutan melalui verifikasi dan validasi oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi serta Kantor Pertanahan di masing-masing kabupaten dan kota.
“Hasil inventarisasi dan identifikasi menjadi data awal yang dapat ditindaklanjuti melalui proses verifikasi dan validasi oleh Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan setempat. Apakah titik indikatif yang memenuhi persyaratan dapat dilakukan proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024,” jelasnya.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menyambut baik langkah Kementerian ATR/BPN dalam mendorong pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat di wilayah Papua Barat Daya.
Ia berharap, melalui kegiatan diseminasi tersebut, seluruh pihak, khususnya pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat, dapat memahami prosedur serta persyaratan yang diperlukan sehingga proses pendaftaran tanah ulayat dapat berjalan dengan baik.
Ahmad menegaskan, tanah adat merupakan warisan leluhur yang telah diwariskan secara turun-temurun sehingga proses pencatatan dan pengadministrasiannya harus dilakukan secara transparan serta melibatkan masyarakat adat.
“Kami mengharapkan bahwa tanah-tanah adat masyarakat ini yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi bisa dicatatkan pengadministrasiannya. Serta kami berharap, pencatatannya juga harus benar-benar transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat adat sehingga di kemudian hari tidak ada lagi persoalan-persoalan tanah adat,” ungkapnya.
Kegiatan diseminasi tersebut juga diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Universitas Papua, organisasi nonpemerintah (NGO) Landesa Indonesia, serta perwakilan masyarakat hukum adat dari Suku Sawoi Hnya.
Diskusi tersebut menjadi ruang untuk membahas berbagai tantangan dan strategi percepatan pengadministrasian serta pendaftaran tanah ulayat, termasuk memperkuat koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat adat.
Sebagai tindak lanjut, kegiatan ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut Strategi Percepatan dan Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Berita acara tersebut memuat kesepakatan pokok-pokok pembahasan antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah, sekaligus menjadi panduan rencana kerja lanjutan dalam proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat.
Dokumen kesepakatan ditandatangani oleh Inspektur Jenderal ATR/BPN Wahyu Widada; Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Deni Santo; Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia; Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat Keliopas Fenitiruma; Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Bernardus Wijanarko; serta perwakilan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Barat Daya dan Majelis Rakyat Papua Barat Daya.
Melalui kesepakatan tersebut, diharapkan koordinasi lintas sektor semakin kuat sehingga proses pengakuan masyarakat hukum adat, verifikasi tanah ulayat, hingga pendaftaran dan penerbitan sertipikat dapat berjalan sesuai ketentuan.
Upaya ini sekaligus menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum atas tanah ulayat, melindungi hak-hak masyarakat adat, serta mencegah potensi konflik pertanahan di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Sumber: Siaran Pers Kementerian ATR/BPN), Nomor 36/SP/XI/BH/2026.












