Berita  

132 Kabupaten/Kota Beri Keringanan BPHTB, ATR/BPN Dorong Percepatan Pendaftaran Tanah

JAKARTA – Upaya pemerintah mempercepat pendaftaran tanah di seluruh Indonesia terus mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Hingga November 2026, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah menerapkan kebijakan pengurangan maupun pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor pendukung percepatan pendaftaran tanah nasional. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat, hingga 2026 sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, mengatakan kebijakan pengurangan dan pembebasan BPHTB merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat, khususnya dalam proses pendaftaran tanah untuk pertama kalinya.

“Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya,” ujar Uunk Din Parunggi saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Ia menjelaskan, dari 132 kabupaten/kota tersebut, sebanyak 90 kabupaten/kota telah memberikan pembebasan BPHTB, sedangkan 42 kabupaten/kota lainnya menerapkan kebijakan pengurangan BPHTB.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah konkret pemerintah daerah dalam membantu masyarakat memenuhi persyaratan pendaftaran tanah tanpa terbebani biaya pajak yang lebih besar.

BPHTB sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pajak ini menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan pembayaran maupun kebijakan pengurangan dan pembebasannya ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya, pembayaran BPHTB dilakukan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pendapatan daerah atau kanal pembayaran pajak daerah yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten/kota setempat.

Uunk menegaskan, dukungan pemerintah daerah tersebut merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pendaftaran tanah sekaligus memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

Baca Juga  Mediasi Berakhir Tanpa Kesepakatan, Pemerintah Minta Penyelesaian Kandasnya KM Velocity Diselesaikan Dulu di Tingkat Adat

Ia pun mengapresiasi pemerintah daerah yang telah mengambil kebijakan pengurangan maupun pembebasan BPHTB. Menurutnya, sinergi tersebut perlu terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat memperoleh kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya.

“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” pungkasnya.

Dengan semakin luasnya dukungan pemerintah daerah, percepatan pendaftaran tanah diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah bidang tanah yang terdaftar, tetapi juga memperluas perlindungan hukum bagi masyarakat atas aset tanah yang dimiliki.

Sumber: Siaran Pers Kementerian ATR/BPN), Nomor 28/SP/XI/BH/2026.