JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat telah menyelesaikan sebanyak 35.294 kasus pertanahan dari lebih 58.000 kasus yang masuk dalam kurun waktu hampir 12 tahun terakhir. Capaian tersebut setara dengan 60 persen dari total kasus yang tercatat hingga 3 November 2026.
Capaian ini menunjukkan upaya Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan, sekaligus mencegah praktik mafia tanah yang selama ini menjadi salah satu persoalan dalam tata kelola pertanahan di Indonesia.
Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, mengungkapkan data tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Jika dirincikan, dari jumlah tersebut, 35.294 kasusnya telah diselesaikan. Persentase penyelesaian kasus pertanahan dalam periode tersebut mencapai 60%,” ujar Yaved.
Ia menjelaskan, khusus sepanjang 2026, Kementerian ATR/BPN telah menuntaskan 1.164 kasus pertanahan. Pada tahun ini, terdapat sekitar 21.000 kasus yang merupakan sisa penanganan dari tahun-tahun sebelumnya, ditambah 3.392 kasus baru yang masuk selama 2026.
Dengan demikian, total kasus yang menjadi beban penanganan pada tahun ini mencapai lebih dari 24.000 kasus.
Penanganan kasus pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN sendiri dibagi menjadi tiga kategori, yakni sengketa, konflik, dan perkara. Pengelompokan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan.
Sengketa pertanahan merupakan perselisihan tanah antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Sementara konflik pertanahan melibatkan perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang memiliki kecenderungan maupun telah menimbulkan dampak luas.
Adapun perkara pertanahan merupakan perselisihan mengenai tanah yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan.
Selain penyelesaian kasus, Kementerian ATR/BPN juga mencatat capaian dalam penanganan tindak pidana pertanahan, khususnya penyelamatan aset dan penyelesaian Target Operasi (TO).
Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, mengungkapkan bahwa sepanjang 2026, upaya penanganan tindak pidana pertanahan berhasil menyelamatkan aset dengan nilai mencapai sekitar Rp5,286 triliun.
“Kalau tahun lalu kita menyelamatkan aset sekitar Rp23 triliun sekian. Saat ini kami menyelamatkan aset sekitar Rp5 triliun 286 miliar rupiah,” ungkap Hendra.
Meski nilai aset yang berhasil diselamatkan pada 2026 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, Hendra menyebut terdapat peningkatan dari sisi jumlah Target Operasi yang ditangani.
Pada 2025, jumlah Target Operasi tercatat sebanyak 102 TO. Sementara pada 2026, jumlahnya meningkat menjadi 120 TO. Dari total tersebut, sebanyak 100 TO telah berhasil diselesaikan sepanjang tahun ini, jauh meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 10 TO.
Peningkatan penyelesaian Target Operasi tersebut menjadi salah satu indikator penguatan langkah penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana pertanahan.
Melalui berbagai upaya tersebut, Kementerian ATR/BPN terus mendorong penyelesaian kasus pertanahan, memperkuat pencegahan praktik mafia tanah, serta melindungi aset negara dan masyarakat agar kepastian hukum atas hak tanah dapat terwujud.
Sumber: Siaran Pers Kementerian ATR/BPN), Nomor 27/SP/XI/BH/2026.












