JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengawasan internal berbasis risiko sebagai langkah mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tata kelola organisasi berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Penguatan tersebut menjadi salah satu perhatian Inspektorat Jenderal ATR/BPN dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Inspektur Jenderal ATR/BPN, Wahyu Widada, menegaskan bahwa fungsi pengawasan internal tidak boleh hanya berfokus pada penemuan kesalahan setelah suatu persoalan terjadi. Sebaliknya, pengawasan harus dilakukan secara proaktif dengan mengidentifikasi potensi risiko sejak dini, mencegah penyimpangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret.
“Fungsi pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penemuan kesalahan. Kita harus mampu mengidentifikasi potensi risiko, mencegah terjadinya penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret,” tegas Wahyu.
Menurutnya, pendekatan pengawasan yang berorientasi pada pencegahan merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Melalui identifikasi risiko dan rekomendasi perbaikan, setiap unit kerja di lingkungan ATR/BPN diharapkan mampu mengantisipasi berbagai persoalan sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan pertanahan.
Selain memperkuat sistem pengawasan, Wahyu juga mengingatkan seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kementerian ATR/BPN agar senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
Ia menegaskan, tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Setiap aparatur harus bekerja secara profesional dan berintegritas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan,” ujarnya.
Wahyu berharap, pengawasan internal yang kuat dan berorientasi pada pencegahan, disertai komitmen integritas seluruh aparatur, dapat membangun sistem kerja ATR/BPN yang semakin profesional dan akuntabel.
Upaya tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertanahan serta memastikan seluruh proses pelayanan berjalan sesuai aturan, tanpa praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
Di akhir arahannya, Wahyu mengingatkan bahwa tugas Kementerian ATR/BPN bukan semata-mata menjalankan administrasi pertanahan, tetapi juga memastikan keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Kita harus berada di garis terdepan untuk memastikan hadirnya rasa keadilan di dalam masyarakat. Tidak penting siapa yang lebih hebat karena keberhasilan adalah ketika suatu tujuan dapat kita capai bersama. Pemenangnya adalah rakyat,” pesannya.
Penguatan pengawasan berbasis risiko ini menjadi bagian dari upaya ATR/BPN membangun birokrasi yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sekaligus mempersempit ruang terjadinya penyimpangan dalam pelayanan pertanahan.
Sumber: Siaran Pers Kementerian ATR/BPN), Nomor 26/SP/XI/BH/2026.












