JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka peluang kerja sama dengan Pemerintah Timor-Leste dalam bidang pengelolaan dan administrasi pertanahan. Peluang tersebut dibahas dalam pertemuan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, bersama delegasi Kementerian Kehakiman Timor-Leste di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ossy Dermawan menerima kunjungan Wakil Menteri Penguatan Kelembagaan Kementerian Kehakiman Timor-Leste, Paulo Remedios, yang turut didampingi Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia, Roberto Sarmento de Oliveira Soares.
Pertemuan ini menjadi momentum bagi kedua negara untuk bertukar pengetahuan mengenai sistem pengelolaan pertanahan, sekaligus menjajaki peluang kerja sama dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan penyelenggaraan administrasi pertanahan.
Ossy menyampaikan bahwa perbedaan sistem dan regulasi antara kedua negara bukan menjadi penghalang untuk membangun kerja sama. Sebaliknya, perbedaan tersebut dapat menjadi ruang untuk saling belajar dan berbagi pengalaman dalam mengembangkan tata kelola pertanahan.
“Pertemuan ini sebagai kesempatan yang sangat berharga. Kami meyakini bahwa kerja sama yang bermakna tidak selalu harus dimulai dengan memiliki sistem yang sama, melainkan dengan adanya kemauan untuk saling memahami, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain,” ujar Ossy.
Dalam kesempatan itu, Ossy memaparkan tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN dalam menyelenggarakan urusan agraria, administrasi pertanahan, serta penataan ruang di Indonesia.
Salah satu fokus utama kementerian tersebut adalah penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.
Ia menjelaskan, sistem pendaftaran tanah di Indonesia secara umum mencakup dua kegiatan utama, yakni pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kedua proses tersebut menjadi bagian penting dalam membangun administrasi pertanahan yang tertib sekaligus memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat.
Lebih lanjut, Kementerian ATR/BPN menyatakan terbuka untuk melanjutkan komunikasi dan pertukaran praktik terbaik dengan Timor-Leste, terutama dalam sejumlah bidang strategis.
“Kami terbuka untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik-praktik terbaik, khususnya dalam bidang penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, serta transformasi pelayanan publik berbasis teknologi,” ungkapnya.
Selain pemaparan kebijakan dan kelembagaan, delegasi Timor-Leste juga menaruh perhatian pada aspek teknis penyelenggaraan administrasi pertanahan, khususnya terkait proses penyertipikatan dan pendataan sertipikat tanah.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, memberikan penjelasan mengenai pendataan sertipikat tanah yang diterbitkan sebelum tahun 1997, termasuk berbagai jenis hak atas tanah yang berlaku di Indonesia, seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Sementara itu, Paulo Remedios menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdiskusi dan penjelasan yang diberikan jajaran Kementerian ATR/BPN. Ia menilai pengalaman Indonesia dapat menjadi salah satu referensi bagi Timor-Leste dalam mengembangkan sistem tata kelola pertanahan, meskipun kedua negara memiliki sistem dan kerangka regulasi yang berbeda.
Paulo juga berharap komunikasi dan koordinasi antara Kementerian Kehakiman Timor-Leste dan Kementerian ATR/BPN dapat terus berlanjut. Menurutnya, pertukaran pengalaman tersebut memberikan wawasan yang bermanfaat dan membuka peluang pengembangan kerja sama lebih lanjut, terutama dalam penguatan kelembagaan serta penyelenggaraan administrasi pertanahan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mempererat hubungan kerja sama kedua negara, khususnya melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman untuk mewujudkan sistem administrasi pertanahan yang semakin tertata, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Sumber: Siaran Pers Kementerian ATR/BPN Nomor 23/SP/XI/BH/2026.
