RAJA AMPAT – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Raja Ampat menggelar Rapat Paripurna Kelima Masa Sidang Kedua Tahun 2026 dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPRK Raja Ampat, Jumat (13/11/2026), menjadi bagian penting dalam proses pembahasan arah kebijakan serta alokasi anggaran pembangunan daerah untuk tahun 2027.
Dalam rapat tersebut, Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam menyampaikan pidato pengantar Nota Keuangan Rancangan KUA-PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2027. Ia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK atas kesempatan serta kerja sama dalam pembahasan dokumen perencanaan anggaran tersebut.
Orideko menjelaskan, penyusunan rancangan KUA-PPAS mengacu pada ketentuan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Raja Ampat Tahun 2025–2029.
Menurutnya, tema pembangunan Kabupaten Raja Ampat diarahkan pada peningkatan daya saing daerah melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Ia mengungkapkan, perekonomian Raja Ampat dalam sepuluh tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,22 persen. Namun, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya ketimpangan ekonomi, inflasi, penyerapan tenaga kerja, serta penurunan kerangka pendapatan daerah pada tahun anggaran 2027.
Karena itu, pemerintah daerah menyusun rancangan anggaran secara realistis, efisien, dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Dalam pemaparan Nota Keuangan tersebut, Bupati menyebutkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp1.137.554.588.923 atau sekitar Rp1,13 triliun.
Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp115 miliar dan Pendapatan Transfer sebesar Rp1.022.554.588.923.
PAD ditargetkan berasal dari tiga komponen, yakni pajak daerah sebesar Rp15 miliar, retribusi daerah Rp50 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp50 miliar.
Sementara itu, pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat sebesar Rp1.012.177.205.000 dan transfer antar daerah sebesar Rp10.377.383.923.
Untuk transfer pemerintah pusat, alokasi tersebut meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp37,16 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp555,18 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp10,98 miliar, DAK Nonfisik Rp121,70 miliar, Dana Desa Rp83,20 miliar, Dana Otonomi Khusus Rp179,01 miliar, serta Dana Tambahan Infrastruktur sebesar Rp24,92 miliar.
Di sisi belanja, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat merencanakan belanja daerah Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1.136.554.588.923 atau sekitar Rp1,13 triliun.
Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp913.534.508.306, belanja modal Rp78.583.887.217, belanja tidak terduga Rp2 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp142.436.193.400.
Dari total belanja operasi, anggaran terbesar dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp626.828.908.601. Selanjutnya, belanja barang dan jasa sebesar Rp243.484.416.885, belanja hibah Rp3.600.395.350, serta belanja bantuan sosial sebesar Rp39.620.787.470.
Bupati menegaskan, penyaluran dana hibah dan bantuan sosial akan dilakukan secara selektif, transparan, dan akuntabel agar tepat sasaran serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, belanja modal yang direncanakan sebesar Rp78,58 miliar diarahkan untuk mendukung pembangunan dan penyediaan sarana prasarana daerah.
Alokasi tersebut meliputi belanja modal tanah sebesar Rp8 miliar, peralatan dan mesin Rp6.303.743.867, gedung dan bangunan Rp11,5 miliar, jalan, jaringan, dan irigasi Rp42.686.643.350, serta aset lainnya sebesar Rp10.093.500.000.
Orideko mengatakan, rancangan anggaran tersebut disusun dengan optimisme, tetapi tetap mempertimbangkan keterbatasan kapasitas fiskal daerah dan besarnya kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu, pelaksanaan program pembangunan akan dilakukan secara bertahap dan profesional dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan anggaran, serta efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan daerah.
Ia juga menjelaskan bahwa dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) akan menjadi dasar penyusunan Nota Kesepakatan KUA-PPAS antara pemerintah daerah dan DPRK Raja Ampat. Selanjutnya, dokumen tersebut menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2027.
Pada kesempatan itu, Bupati menyampaikan penghargaan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), seluruh perangkat daerah, serta pimpinan dan anggota DPRK yang telah bekerja sama dalam menyiapkan dokumen perencanaan anggaran tersebut.
Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama meneliti, mengkaji, dan membahas setiap kebijakan serta alokasi anggaran dalam rancangan KUA-PPAS sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Menurutnya, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran juga menjadi hal penting agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Raja Ampat.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan, Sekretaris Daerah Yusuf Salim, Ketua DPRK Raja Ampat Taufik Sarasa, Wakil Ketua III DPRK Raja Ampat Badarudin Mayalibit, para anggota DPRK, staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Raja Ampat.
Melalui pembahasan KUA-PPAS RAPBD 2027 ini, diharapkan pemerintah daerah bersama DPRK dapat merumuskan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, sesuai kemampuan keuangan daerah, serta mampu menjawab kebutuhan prioritas masyarakat di Kabupaten Raja Ampat.
Response (1)
Comments are closed.