JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan apresiasi kepada jajaran kepolisian, kejaksaan, dan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN di sejumlah provinsi atas sinergi dan kontribusi mereka dalam upaya pencegahan serta penyelesaian tindak pidana pertanahan.
Apresiasi tersebut diwujudkan melalui pemberian piagam penghargaan dan penyematan pin kepada para perwakilan lembaga yang dinilai berperan penting dalam mendukung keberhasilan penanganan kasus pertanahan. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam sambutannya, Nusron menegaskan bahwa keberhasilan penanganan tindak pidana pertanahan tidak dapat dicapai hanya oleh Kementerian ATR/BPN, melainkan membutuhkan kerja sama lintas lembaga, terutama kepolisian dan kejaksaan.
“Terima kasih sekali dan apresiasi kepada Bapak/Ibu, khususnya dari kepolisian dan kejaksaan tinggi, maupun Pak Kapolda yang selama ini sudah bahu-membahu sehingga target operasi kita bisa sama-sama tercapai. Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi dan kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ujar Nusron.
Pada kesempatan tersebut, penyematan pin sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan diberikan kepada Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang; Inspektur Jenderal (Purn.) Nasri; serta Kapolres Banggai, Kombes Pol Henry Yulianto.
Selain itu, penghargaan juga diberikan atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan Tindak Pidana Pertanahan kepada 75 penerima dari 25 provinsi. Para penerima terdiri atas kepala kepolisian daerah (Kapolda), kepala kejaksaan tinggi (Kajati), dan kepala kantor wilayah (Kakanwil) BPN.
Adapun 25 provinsi tersebut meliputi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.
Menteri Nusron berharap apresiasi tersebut semakin memperkuat komitmen seluruh pihak dalam memberantas praktik mafia tanah serta mencegah munculnya tindak pidana pertanahan. Menurutnya, koordinasi dan kolaborasi antarlembaga harus terus ditingkatkan, tidak hanya pada tingkat provinsi, tetapi juga hingga jajaran paling bawah.
Ia menekankan pentingnya deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kejahatan pertanahan agar persoalan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi konflik maupun perkara hukum yang lebih besar.
“Sekali lagi, kami pesankan supaya intensitas kegiatan ini lebih ditingkatkan. Karena itu, kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga di tingkat bawah, supaya kita bahu-membahu melakukan pencegahan sejak dini,” pungkasnya.
Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 tersebut turut dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Leonard Eben Ezer, yang mewakili Jaksa Agung, serta Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum, Brigjen Pol. Suhirman, yang mewakili Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Hadir pula sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Melalui penguatan sinergi antara ATR/BPN, Polri, dan Kejaksaan, pemerintah berharap penanganan tindak pidana pertanahan dapat berjalan semakin efektif, sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat atas tanah.
Sumber: Siaran Pers Kementerian ATR/BPN Nomor 22/SP/XI/BH/2026.
