JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat realisasi penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional telah mencapai 87,98 persen. Capaian tersebut melampaui target minimal pemerintah sebesar 87 persen sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus melindungi lahan persawahan dari ancaman alih fungsi.
Capaian tersebut disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terkait Perkembangan Penetapan LP2B dalam Lahan Baku Sawah (LBS), yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (11/11/2026).
Nusron menjelaskan, berdasarkan data per 10 November 2026, persentase penetapan LP2B telah mencapai 87,98 persen atau melampaui target nasional sebesar 0,98 persen.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Berdasarkan data per 10 November, kesepakatan antara pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Tata Ruang, dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi terkait, LP2B sudah mencapai 87,98 persen. Artinya, kita sudah surplus 0,98 persen dari target nasional minimal 87 persen untuk menunjang ketahanan pangan sehingga nanti bisa kita lindungi sawah barunya,” ujar Nusron.
Ia menyebutkan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah dalam mempercepat proses penetapan LP2B. Hingga saat ini, sebanyak 110 kabupaten/kota telah menetapkan Surat Keputusan (SK) LP2B.
Sementara itu, 300 kabupaten/kota telah menyelesaikan proses verifikasi dan mencapai kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang. Kemudian, 47 kabupaten/kota sedang memproses berita acara kesepakatan dengan empat Direktorat Jenderal, dua kabupaten/kota memproses berita acara dengan tiga Direktorat Jenderal, serta 11 kabupaten/kota masih dalam tahapan pemrosesan berita acara kesepakatan di daerah.
Meski secara nasional telah melampaui target, Nusron mengakui masih terdapat tiga provinsi yang capaian penetapan LP2B-nya berada di bawah batas minimal 87 persen.
Ketiga provinsi tersebut yakni Riau dengan capaian 76,24 persen, Banten sebesar 84,73 persen, dan Papua sebesar 78,02 persen.
Nusron menjelaskan, kondisi geografis dan karakteristik penggunaan lahan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi capaian di masing-masing daerah. Di Provinsi Riau, misalnya, sebagian besar penggunaan lahannya didominasi kawasan perkebunan.
Sementara di Provinsi Banten, meskipun dua kabupaten, yakni Lebak dan Pandeglang, telah mencatat capaian mendekati 95 persen, angka agregat provinsi tersebut masih berada di bawah target nasional.
“Kami sudah berdiskusi dengan semua pihak, baik gubernur, bupati/wali kota, maupun dinas terkait yang berkenaan dengan tata ruang. Tiga provinsi ini memang sudah tidak bisa ditingkatkan lagi,” jelasnya.
Untuk memastikan lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B mendapatkan perlindungan melalui kebijakan tata ruang, Kementerian ATR/BPN juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Melalui Pasal 81 dalam regulasi tersebut, pemerintah daerah diberikan ruang untuk melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara parsial tanpa harus menunggu siklus revisi lima tahunan.
Ketentuan ini memungkinkan pemerintah daerah menyesuaikan dokumen tata ruang apabila terdapat kebutuhan mendesak, termasuk untuk mengakomodasi penetapan LP2B.
Nusron menegaskan, tahapan selanjutnya adalah memastikan seluruh lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B oleh pemerintah daerah segera dimasukkan ke dalam revisi RTRW. Langkah tersebut dinilai penting agar lahan pertanian yang sudah ditetapkan memperoleh perlindungan hukum dan tidak mudah dialihfungsikan.
“Jadi pekerjaan selanjutnya memastikan LP2B yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah masuk ke dalam revisi RTRW. Setelah ada penetapan LP2B dari bupati, segera dimasukkan ke dalam revisi tata ruang supaya tidak ada alih fungsi lagi,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menerima laporan sekaligus menyepakati capaian akhir penetapan LP2B nasional sebesar 87,98 persen.
Ia mengakui masih terdapat tiga provinsi yang belum mencapai target minimal. Namun, hasil capaian nasional tersebut tetap disepakati dalam Rakortas.
Selain itu, pemerintah juga menyepakati perlunya sinkronisasi data LP2B dengan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) agar keduanya terintegrasi dalam satu peta. Penyatuan data tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara nasional.
“Memang ada tiga provinsi yang masih kurang, tapi kita sepakatkan saja. Selain itu, kita juga sepakat terkait sinkronisasi LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) menjadi satu petanya,” ujar Zulkifli Hasan.
Rakortas tersebut turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar, serta sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Dalam kesempatan itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana dan Pelaksana Harian Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Dwi Budi Martono.
Dengan capaian 87,98 persen tersebut, pemerintah selanjutnya dihadapkan pada upaya memastikan penetapan LP2B benar-benar terintegrasi dalam dokumen tata ruang daerah sehingga perlindungan lahan pertanian dapat berjalan secara berkelanjutan dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Sumber: Siaran Pers Kementerian ATR/BPN), Nomor 19/SP/XI/BH/2026.
