JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan lima klaster penertiban Hak Guna Usaha (HGU) terhadap 11 perusahaan yang terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pengelompokan tersebut dilakukan berdasarkan sejumlah pertimbangan, mulai dari luas lahan yang terbakar, tingkat dan riwayat kejadian kebakaran, pemenuhan kewajiban perusahaan sebagai pemegang hak, hingga status perizinan dan hak atas tanah masing-masing perusahaan.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa hasil evaluasi menunjukkan adanya perbedaan kondisi pada masing-masing perusahaan. Karena itu, langkah penertiban yang disiapkan tidak seluruhnya sama, mulai dari rekomendasi pembatalan seluruh HGU, pembatalan sebagian, pengambilalihan tanah oleh negara, hingga tidak diterbitkannya HGU baru.
Hal tersebut disampaikan Nusron dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).
“Dari 11 perusahaan, kami buat beberapa klaster. Ada perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan, ada yang sebagian, ada yang status HGU-nya sudah berakhir, dan ada pula yang HGU-nya belum terbit sehingga tidak akan kami terbitkan,” jelas Nusron.
Klaster pertama mencakup tiga perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan. Ketiganya adalah PT NMIB dengan luas lahan sekitar 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, serta PT SKM dengan dua bidang lahan masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Rekomendasi pembatalan seluruh HGU tersebut didasarkan pada sejumlah temuan, di antaranya luas lahan terbakar lebih dari 50 persen, kejadian kebakaran yang berulang, tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk mengantisipasi maupun memitigasi kebakaran, serta ketidakpatuhan perusahaan terhadap ketentuan dalam Surat Keputusan (SK) pemberian hak.
Sementara itu, klaster kedua mencakup PT BSLT yang berlokasi di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan luas sekitar 2.300 hektare. HGU perusahaan tersebut diketahui telah berakhir sejak 2020. Dengan demikian, tanah yang sebelumnya menjadi objek HGU tersebut dipastikan akan diambil alih oleh negara.
Selanjutnya, klaster ketiga terdiri atas tiga perusahaan yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memperoleh HGU. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT ANI dengan luas sekitar 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare.
Terhadap ketiga perusahaan tersebut, Kementerian ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan HGU. Selain itu, Nusron merekomendasikan agar pemerintah daerah bersama Kementerian Dalam Negeri serta Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian melakukan evaluasi terhadap IUP yang telah dimiliki perusahaan.
Menurut Nusron, rekomendasi tersebut didasarkan pada temuan kebakaran berulang, ketidaksesuaian sarana dan prasarana pencegahan kebakaran, serta belum aktifnya perusahaan dalam menjalankan kegiatan perkebunan meskipun telah memiliki izin usaha.
“Pertimbangannya sama, kejadian kebakaran berulang, sarana dan prasarana untuk mengantisipasi kebakaran tidak sesuai, serta perusahaan belum aktif menjalankan kegiatan perkebunannya. Mereka sudah memiliki izin usaha perkebunan, tetapi belum ada kegiatan perkebunannya,” terangnya.
Adapun klaster keempat mencakup PT SAE yang berlokasi di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas lahan sekitar 1.510 hektare. Berbeda dengan perusahaan dalam klaster pertama, perusahaan ini direkomendasikan untuk mengalami pembatalan sebagian HGU karena luas lahan yang terbakar tercatat kurang dari 50 persen.
Sementara itu, klaster kelima mencakup tiga perusahaan yang hingga kini masih dalam proses pendalaman. Ketiganya adalah PT STP dan PT GMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Kementerian ATR/BPN masih melakukan inspeksi fisik ke lapangan serta pengukuran dan pencocokan data untuk memastikan besaran lahan yang akan menjadi objek penertiban. Hasil pendalaman tersebut nantinya akan menentukan apakah pembatalan HGU dilakukan secara keseluruhan atau hanya sebagian.
“Untuk tiga perusahaan yang masih dalam pendalaman, kami sedang melakukan inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada. Setelah itu, akan kami tentukan apakah pembatalannya dilakukan seluruhnya atau sebagian. Selanjutnya tinggal proses penyusunan SK dan akan kami umumkan segera,” pungkas Nusron.
Melalui penetapan lima klaster tersebut, Kementerian ATR/BPN menyiapkan langkah penertiban terhadap perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kasus karhutla, dengan mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan serta kepatuhan terhadap ketentuan pemanfaatan dan pengelolaan tanah.
Sumber: Siaran Pers Kementerian ATR/BPN Nomor 18/SP/XI/BH/2026.
