RAJA AMPAT— Uskup Keuskupan Manokwari-Sorong, Mgr. Hilarion Datus Lega, Pr., mengapresiasi perhatian dan dukungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat terhadap keberadaan serta pelayanan umat Katolik, khususnya dalam bidang pendidikan.
Apresiasi tersebut disampaikan Mgr. Hilarion saat bertemu Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, di ruang kerja Bupati, Sabtu (15/8/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Raja Ampat Herman Frans Soor, S.Pd., M.Pd., Staf Ahli Bupati Bidang Hukum Yan Rahayan dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Raja Ampat.
Dalam pertemuan itu, Mgr. Hilarion menyampaikan sejumlah hal terkait perjalanan pelayanan umat Katolik di Raja Ampat, perkembangan pendidikan yang dikelola lembaga Katolik, kebutuhan keberlanjutan pendidikan hingga jenjang SMA, serta rencana pelaksanaan Indonesian Youth Day (IYD) 2027 di Sorong dan Aimas.
Mengawali penyampaiannya, Mgr. Hilarion mengungkapkan bahwa dirinya telah mengenal wilayah Raja Ampat sejak 2004, ketika daerah ini masih dalam proses menuju menjadi kabupaten definitif.
Ia mengenang bagaimana pada masa awal pelayanan, umat Katolik di Raja Ampat masih sangat terbatas jumlahnya. Bahkan, salah satu komunitas atau jemaat perdana yang ditemuinya ketika itu hanya beranggotakan sekitar tujuh hingga delapan orang.
Namun, menurutnya, perkembangan pelayanan umat Katolik di Raja Ampat kemudian mendapat perhatian yang baik dari pemerintah daerah.
“Menurut saya, kepedulian pemerintah luar biasa, besar sekali kepada umat Katolik,” ujar Mgr. Hilarion.
Ia menegaskan, sebagai bagian dari masyarakat dan warga negara, umat Katolik memiliki kewajiban untuk mendukung program-program pemerintah.
Menurutnya, pemerintah pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, dukungan dan kerja sama antara lembaga keagamaan dengan pemerintah menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat.
“Tidak ada pemerintah di dunia ini yang bermaksud tidak baik terhadap kesejahteraan warganya,” katanya.
Pendidikan Katolik dan Dukungan Pemerintah
Mgr. Hilarion kemudian menyoroti perjalanan pelayanan pendidikan Katolik di Raja Ampat.
Menurutnya, permohonan dari para suster yang memfasilitasi penyelenggaraan sekolah telah dilakukan sejak 2006. Namun, implementasinya baru benar-benar berjalan sekitar 2010 dan terus berlanjut hingga sekarang.
Dalam perjalanan tersebut, ia menyebut terdapat tiga hal yang menjadi kebanggaan, yakni kepedulian pemerintah, pendampingan serta keberlanjutan pelayanan.
Ketiga hal tersebut, kata dia, menjadi faktor yang membesarkan pelayanan kemasyarakatan melalui jalur pendidikan di Kabupaten Raja Ampat.
Meskipun umat Katolik merupakan komunitas yang relatif kecil di Raja Ampat, perhatian pemerintah dan kontribusi pelayanan pendidikan yang dilakukan lembaga Katolik dinilai cukup besar.
Ia bahkan mengapresiasi dukungan pemerintah dalam pembangunan berbagai infrastruktur pendukung sekolah.
“Hampir semua infrastruktur itu dibangun dengan dana-dana dari pemerintah, termasuk penimbunan-penimbunan,” ungkapnya.
Atas dukungan tersebut, Mgr. Hilarion menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
Namun, di balik perkembangan tersebut, masih terdapat harapan besar dari pihak Keuskupan agar keberlanjutan pendidikan Katolik di Raja Ampat dapat dikembangkan hingga jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).
Menurutnya, keberlanjutan pengelolaan sekolah hingga tingkat SMA menjadi kebutuhan yang terus disuarakan, meskipun pihaknya menyadari adanya keterbatasan pendanaan untuk membiayai operasional pendidikan.
Karena itu, ia berharap kebijakan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dapat membuka ruang dukungan terhadap keberlanjutan sekolah tersebut.
“Kami khususnya datang untuk memberitahukan kesiapan. Ini bukan pertemuan kita yang pertama dan langsung terakhir, tetapi masih akan ditindaklanjuti oleh pertemuan-pertemuan berikut,” jelasnya.
Bupati: Pendidikan Gratis Harus Tetap Menjaga Kualitas
Menanggapi hal tersebut, Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya memastikan kebijakan pendidikan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat tanpa mengabaikan kualitas.
Bupati yang dalam perjalanan pendidikannya juga pernah menempuh pendidikan di SD Katolik tersebut menyampaikan pentingnya membangun koordinasi dalam pengelolaan pendidikan.
Menurut Orideko, pemerintah tidak hanya berbicara mengenai akses pendidikan gratis, tetapi juga harus memastikan bahwa kualitas pendidikan tetap terjaga.
Ia mengingatkan agar kebijakan pendidikan gratis tidak menimbulkan kesenjangan antarsekolah maupun persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Kami mengharapkan juga gratis ini, tapi masing-masing tetap ada kualitasnya. Siswa-siswa itu benar-benar merasakan yang gratisnya,” ujar Orideko.
Menurutnya, sekolah yang selama ini dikelola yayasan dan memiliki kualitas yang baik juga harus tetap dipertahankan.
Sebab, jika seluruh tenaga pendidik kemudian berpindah ke sekolah negeri tanpa diikuti penataan yang baik, maka sekolah yayasan dapat mengalami kekurangan guru dan pada akhirnya berdampak terhadap keberlangsungan pendidikan.
Bupati menjelaskan, persoalan distribusi guru menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian serius.
Ia mencontohkan adanya sekolah yang memiliki jumlah siswa relatif sedikit namun memiliki jumlah guru yang cukup banyak. Sebaliknya, terdapat sekolah lain yang justru mengalami kekurangan tenaga pendidik.
Karena itu, pemerintah daerah melihat perlunya penataan dan pemerataan guru agar tidak terjadi ketimpangan antarsekolah.
Salah satu opsi yang dibahas adalah membangun pola kerja sama atau mekanisme peminjaman tenaga guru antara sekolah negeri dan sekolah yang dikelola yayasan.
Dengan demikian, sekolah-sekolah yang masih membutuhkan tenaga pendidik tidak sampai mengalami kekosongan guru.
Kebijakan Pendidikan Perlu Didukung Regulasi
Dalam pembicaraan tersebut, Uskup Mgr. Hilarion juga menekankan pentingnya regulasi dalam menjamin keberlanjutan dukungan pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat atau yayasan.
Menurutnya, persoalan yang sering muncul adalah keberlanjutan kebijakan ketika terjadi pergantian kepala daerah.
Ia menilai, dukungan terhadap lembaga pendidikan sebaiknya memiliki dasar regulasi yang jelas sehingga tidak bergantung pada siapa yang sedang memimpin daerah.
“Kecemasannya yaitu Bupati yang sekarang peduli, dia baik, tapi bagaimana kalau dia diganti?” kata Mgr. Hilarion.
Karena itu, regulasi dinilai penting agar pola dukungan pemerintah dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Ia bahkan memberikan contoh dukungan pemerintah daerah terhadap pelayanan umat Katolik di daerah lain, seperti Kabupaten Kaimana dan Teluk Bintuni di Papua Barat.
Menurutnya, kedua pemerintah daerah tersebut telah memberikan dukungan operasional kepada paroki-paroki di wilayah masing-masing.
Dalam keterangannya, bantuan tersebut disebut dialokasikan sekitar Rp300 juta yang kemudian dibagi kepada beberapa paroki.
Bagi Mgr. Hilarion, contoh tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah daerah dengan lembaga keagamaan dapat dibangun melalui kebijakan yang jelas dan saling mendukung.
Pendidikan Gratis dan Pemerataan Guru
Bupati Orideko kemudian menjelaskan bahwa pemerintah daerah memang sedang berupaya memperluas manfaat program pendidikan gratis.
Namun, kebijakan tersebut harus dilaksanakan secara terukur dengan tetap mempertahankan kualitas dan keberadaan sekolah-sekolah yang telah lama memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
Ia juga menyoroti kondisi tenaga pendidik di sejumlah sekolah yayasan.
Menurut Bupati, terdapat guru-guru yang sebelumnya mengabdi di sekolah yayasan kemudian mengikuti seleksi dan akhirnya menjadi bagian dari sekolah negeri.
Kondisi tersebut, apabila tidak diatur dengan baik, dapat menyebabkan sekolah yayasan kehilangan tenaga pendidik.
Karena itu, pemerintah daerah membuka ruang untuk mencari pola penyelesaian bersama.
“Kita tarik yang kelebihan-kelebihan guru, bagi ke sekolah-sekolah,” ujar Orideko.
Menurutnya, langkah tersebut harus dilakukan melalui koordinasi dan kesepakatan dengan pihak sekolah maupun yayasan.
Tujuannya bukan untuk menghilangkan peran sekolah swasta atau yayasan, tetapi memastikan seluruh anak di Raja Ampat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.
Uskup Dorong Sinergi Pemerintah dan Lembaga Keagamaan
Mgr. Hilarion pada kesempatan itu juga menegaskan bahwa lembaga pendidikan yang dikelola pihak swasta maupun keagamaan harus terus membangun komunikasi dengan pemerintah.
Menurutnya, kehadiran pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Karena itu, ketika pemerintah telah memiliki program dan kebijakan pendidikan, lembaga pendidikan yang sebelumnya tumbuh melalui jalur misi juga perlu menyesuaikan diri dengan kebijakan negara.
“Orang swasta juga harus terus berkoordinasi dengan pemerintah yang adalah representasi dari aparatur negara,” katanya.
Ia menilai, sinergi tersebut tidak berarti menghilangkan peran lembaga keagamaan dalam pendidikan, tetapi justru memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, sekolah-sekolah misi pada awalnya tumbuh ketika kehadiran pemerintah belum seperti sekarang. Namun, ketika pemerintah telah hadir dan mengambil tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan, maka kerja sama harus terus dibangun.
Keuskupan Minta Dukungan untuk Indonesian Youth Day 2027
Selain membahas pendidikan di Raja Ampat, Mgr. Hilarion juga menyampaikan rencana besar Keuskupan Manokwari-Sorong dalam menyelenggarakan Indonesian Youth Day (IYD) 2027.
Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Sorong dan Aimas pada 24–30 Juni 2027.
Kegiatan ini akan mempertemukan orang muda Katolik dari berbagai keuskupan di Indonesia.
Disebutkan, terdapat 38 keuskupan yang akan terlibat. Masing-masing keuskupan mengirimkan orang muda untuk mengikuti rangkaian kegiatan tersebut.
Secara keseluruhan, kegiatan utama diproyeksikan diikuti sekitar 2.310 peserta muda, belum termasuk para pendamping, pastor, tamu undangan dan unsur lainnya.
Rangkaian pertama dijadwalkan berlangsung pada 24–26 Juni 2027 melalui kegiatan live-in. Selanjutnya, agenda utama berupa selebrasi akan berlangsung pada 27–30 Juni 2027 di Sorong dan Aimas.
“Yang kedua, kegiatan namanya selebrasi, itu 27 sampai 30 di Sorong dan di Aimas,” jelas Mgr. Hilarion.
Ia mengatakan, kegiatan tersebut juga akan mengundang para kepala daerah dari kabupaten dan kota di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk hadir dalam rangkaian kegiatan, khususnya pada selebrasi puncak.
Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, panitia telah memperoleh sejumlah dukungan pendanaan, termasuk dukungan dari jaringan Gereja Katolik serta solidaritas Gereja Katolik di Indonesia.
Namun, kebutuhan anggaran secara keseluruhan masih cukup besar sehingga pihak Keuskupan masih membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Karena itu, Mgr. Hilarion secara khusus menyampaikan permohonan dukungan finansial kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
Membangun Kerja Sama Berkelanjutan
Pertemuan antara Uskup Manokwari-Sorong dan Bupati Raja Ampat tersebut tidak hanya menjadi forum silaturahmi, tetapi juga membuka ruang dialog mengenai berbagai persoalan pembangunan sumber daya manusia, pendidikan dan pelayanan sosial.
Bagi Keuskupan Manokwari-Sorong, perhatian pemerintah daerah terhadap pendidikan Katolik dinilai menjadi bagian penting dalam keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat Raja Ampat.
Sementara bagi Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, kerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan merupakan bagian dari upaya bersama memastikan seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, memperoleh pendidikan yang berkualitas.
Pertemuan tersebut juga menyepakati perlunya komunikasi dan pembahasan lanjutan untuk membicarakan aspek-aspek teknis, baik terkait keberlanjutan pendidikan Katolik maupun dukungan terhadap kegiatan Indonesian Youth Day 2027.
Dengan semangat kolaborasi tersebut, pemerintah daerah dan Keuskupan Manokwari-Sorong diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dalam bidang pendidikan, pelayanan sosial dan pembinaan generasi muda demi mendukung pembangunan sumber daya manusia di Tanah Papua.
