JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali meraih penghargaan atas kinerja komunikasi publiknya. Kali ini, Kementerian ATR/BPN menerima Popular Government Institutions Award 2026 dari The Iconomics Media dalam ajang 7th Indonesia Public Relations Summit 2026 yang digelar di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil survei mengenai persepsi publik terhadap reputasi institusi pemerintah. Capaian ini menjadi bentuk pengakuan terhadap kualitas komunikasi publik dan strategi kehumasan yang selama ini dikembangkan Kementerian ATR/BPN.
Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN, Deni Santo, mengatakan penghargaan tersebut menunjukkan bahwa fungsi kehumasan di lingkungan Kementerian ATR/BPN telah berjalan dengan baik dalam menyampaikan informasi, kebijakan, maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Popular Government Institutions Award ini adalah simbol pengakuan dari publik bahwa kehumasan kita sudah berada pada taraf yang baik. Karena dengan kehumasan, kita bisa menyebarkan informasi, menyebarkan kebijakan, dan bisa berkomunikasi dengan masyarakat,” ujar Deni Santo seusai menerima penghargaan.
Penghargaan tersebut diterima Deni Santo secara langsung dari Founder dan CEO The Iconomics Media, Bram S. Putro, bersama Direktur Merek, Riset, dan Strategi The Iconomics Media, Alex Mulya.
Menurut Deni Santo, penghargaan ini bukan kali pertama diterima Kementerian ATR/BPN. Pengakuan untuk kedua kalinya tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi jajaran Kementerian ATR/BPN untuk terus memperkuat strategi komunikasi publik.
“Strategi komunikasi yang telah dibangun harus terus dilanjutkan dari pusat hingga daerah,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Deni Santo hadir didampingi Kepala Subbagian Pemberitaan dan Media, Arie Satya Dwipraja.
Deni menjelaskan, komunikasi publik memiliki posisi strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, kehumasan bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat.
Sebagai corong informasi kementerian, humas memiliki peran penting dalam membangun pemahaman dan persepsi publik terhadap berbagai kebijakan serta layanan pertanahan dan tata ruang. Komunikasi yang efektif juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun masukan.
“Ketika komunikasi berjalan dengan baik, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan layanan pertanahan, tetapi juga memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi. Dengan begitu, pelayanan publik dapat terus ditingkatkan,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Merek, Riset, dan Strategi The Iconomics Media, Alex Mulya, menjelaskan bahwa penghargaan Popular Government Institutions Award 2026 diberikan berdasarkan hasil online quantitative survey yang melibatkan 10.000 responden dari berbagai daerah di Indonesia.
Penilaian dilakukan menggunakan tiga parameter utama, yakni business and commercial reputation, people and leadership reputation, serta social and citizenship reputation.
Institusi pemerintah yang memperoleh nilai rata-rata minimal 3,75 dinyatakan memenuhi kriteria sebagai penerima penghargaan. Kementerian ATR/BPN menjadi salah satu institusi yang berhasil mencapai standar tersebut.
Alex mengatakan, penghargaan tersebut tidak semata-mata merupakan penilaian dari The Iconomics Media, tetapi juga mencerminkan persepsi masyarakat yang mengikuti dan menilai kiprah institusi pemerintah.
“Selamat kepada seluruh pemenang. Anda dipilih bukan hanya oleh redaksi The Iconomics, tetapi juga oleh publik Indonesia yang selalu mengamati kiprah Bapak dan Ibu sekalian. Tetaplah berkarya demi kemajuan Indonesia,” ujar Alex.
Penghargaan Popular Government Institutions Award 2026 sekaligus menjadi dorongan bagi Kementerian ATR/BPN untuk terus memperkuat komunikasi publik dari tingkat pusat hingga daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi, memperluas pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pertanahan dan tata ruang, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan pertanahan yang semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
