SORONG — Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mendorong percepatan pembangunan daerah melalui 10 program strategis yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, pariwisata, infrastruktur, hingga perlindungan sosial.
Arah pembangunan tersebut dipaparkan Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam dalam Stakeholder Meeting Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya di Marina Resto, Kota Sorong, Sabtu (25/7/2026).
Forum yang diprakarsai Anggota DPD RI Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua itu menjadi ruang koordinasi untuk menyelaraskan agenda pembangunan daerah dengan kebijakan percepatan pembangunan Papua.
Orideko mengatakan, pembangunan Raja Ampat diarahkan untuk mewujudkan visi daerah, yakni “Raja Ampat Bangkit dan Produktif Menuju Masyarakat Sejahtera.” Namun, visi tersebut harus dihadapkan pada kondisi geografis Raja Ampat sebagai wilayah kepulauan dengan lebih dari 1.300 pulau.
“Sebagian besar wilayah Raja Ampat merupakan lautan. Karena itu, konektivitas, pelayanan dasar, serta pemerataan pembangunan memerlukan dukungan kebijakan dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” kata Orideko dalam paparannya.
Menurutnya, kondisi geografis menjadi salah satu faktor yang membuat biaya pembangunan dan distribusi pelayanan publik di Raja Ampat lebih tinggi. Pengiriman logistik, penempatan tenaga kesehatan, penyaluran bantuan sosial, hingga pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit.
Karena itu, Pemkab Raja Ampat menetapkan sejumlah program prioritas untuk periode pembangunan 2026–2027. Program tersebut diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru.
Sepuluh program yang dipaparkan meliputi Sekolah Gratis, Beasiswa Afirmasi Daerah, penyediaan dokter dan tenaga medis, pencegahan penyakit AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM), pengembangan kawasan wisata baru, penataan Kota Waisai, optimalisasi infrastruktur pelabuhan perikanan, fasilitasi pemasaran BUMKam, UMKM dan industri kecil, Program Listrik Masuk Kampung, serta Program ORISUN (Orang Raja Ampat Hidup Sejahtera di Usia Senja).
Dari sisi pelaksanaan, beberapa program telah menunjukkan perkembangan signifikan. Program pencegahan penyakit ATM dan ORISUN dilaporkan telah mencapai progres sekitar 80 persen. Sementara program Sekolah Gratis, penyediaan tenaga kesehatan, dan Listrik Masuk Kampung berada pada kisaran 70 persen.
Adapun pengembangan kawasan wisata baru masih berada pada tahap awal dengan progres sekitar 10 persen. Program ini masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari penataan ruang, status kawasan, proses perizinan, hingga kebutuhan investasi.
Orideko menegaskan, pemerintah daerah tetap berupaya memastikan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di pusat pemerintahan, tetapi juga menjangkau masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar.
“Kondisi geografis menjadi tantangan utama dalam pemerataan pelayanan. Namun kami tetap berkomitmen memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang berada di pulau-pulau terluar, memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Pemkab Raja Ampat juga mengaitkan program pembangunan daerah dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029, terutama melalui tiga pilar utama, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
Sejumlah agenda nasional yang dinilai dapat disinergikan dengan kebutuhan Raja Ampat antara lain pembangunan Rumah Sakit Tipe C, penyediaan dapur makan bergizi gratis, digitalisasi pendidikan, pengembangan sekolah berpola asrama, peningkatan kesejahteraan guru, pembangunan kawasan pangan terintegrasi, pengembangan kampung nelayan, serta penguatan koperasi desa.
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua Dr. Velix Vernando Wanggai, kepala daerah se-Papua Barat Daya, sekretaris daerah, pimpinan DPRD, serta para kepala Bappeda. Orideko hadir bersama Asisten I Setda Raja Ampat Dr. Yoseph Mirino, Kepala Bappeda Raja Ampat M. Tafalas, dan sejumlah staf ahli bupati.
Bagi Raja Ampat, forum tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan secara langsung sekaligus memperkuat koordinasi lintas pemerintahan. Dukungan yang dibutuhkan mencakup penguatan regulasi, asistensi teknis, percepatan penganggaran, hingga fasilitasi lintas kementerian.
