RAJA AMPAT – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat terus memperkuat arah kebijakan pengelolaan pariwisata berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan lingkungan dan kondisi sosial budaya masyarakat di setiap destinasi wisata.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Penyampaian Hasil Kajian Daya Dukung Pariwisata Berbasis Tapak yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bekerja sama dengan Yayasan Konservasi Indonesia (KI), di Aula Wayag, Kantor Bupati Raja Ampat, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Raja Ampat, Mansyur Syahdan, yang mewakili Bupati Raja Ampat, Program Manager Konservasi Indonesia Raja Ampat Meidiarti Kasmidi, tim ahli dan tim kajian daya dukung pariwisata, Wakil ketua II DPRK Raja Ampat, Ketua Forum Mitra Pembangunan, staf ahli bupati bidang pembangunan, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutan Bupati Raja Ampat yang dibacakan Wakil Bupati Mansyur Syahdan, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada Konservasi Indonesia, tim survei, akademisi, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kajian tersebut.
Menurutnya, perkembangan pariwisata Raja Ampat dalam hampir satu dekade terakhir mengalami dinamika yang cukup besar. Setelah sempat mengalami penurunan drastis akibat pandemi COVID-19, jumlah kunjungan wisatawan berangsur pulih dan terus meningkat. Kondisi ini juga diikuti dengan semakin berkembangnya usaha pariwisata yang dikelola masyarakat di tingkat kampung.
Perkembangan tersebut, kata dia, menuntut pemerintah daerah untuk meninjau kembali arah kebijakan pengelolaan objek daya tarik wisata agar tetap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini.
Ia menjelaskan, pada Juli 2026, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bersama Konservasi Indonesia telah melaksanakan kajian daya dukung pariwisata berkelanjutan berbasis tapak di empat kampung, yakni Arborek, Pulau Pam, Saukabu, dan Saupapir.
Kajian tersebut mencakup tujuh dimensi daya dukung, yaitu fisik, ekonomi, persepsi, sosial, ekologi, politik, dan fasilitas. Ketujuh dimensi ini dinilai penting untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kemampuan suatu kawasan dalam menerima aktivitas wisata tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan maupun kehidupan masyarakat setempat.
Wakil Bupati Mansyur menegaskan, keindahan alam dan kekayaan keanekaragaman hayati laut Raja Ampat merupakan anugerah yang harus dijaga bersama untuk diwariskan kepada generasi mendatang.

Menurutnya, aktivitas pariwisata yang melampaui kemampuan suatu kawasan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari tekanan terhadap ketersediaan air bersih, kerusakan terumbu karang, peningkatan timbunan sampah, hingga terganggunya kehidupan sosial dan aktivitas ibadah masyarakat kampung.
Karena itu, pendekatan pengelolaan pariwisata berbasis tapak dinilai sangat relevan diterapkan di Raja Ampat. Setiap kampung memiliki karakteristik, kapasitas, serta batas kenyamanan yang berbeda sehingga kebijakan pengelolaan wisata tidak dapat disamaratakan.
“Pendekatan berbasis tapak sangat tepat bagi Raja Ampat. Setiap kampung memiliki karakter, kemampuan, dan batas kenyamanan yang berbeda. Kebijakan yang baik tidak dapat diseragamkan begitu saja, melainkan harus bertumpu pada kondisi nyata di lapangan, dengan menghormati hak, budaya, dan kearifan masyarakat adat,” demikian pesan Bupati dalam sambutan yang dibacakan Wakil Bupati.
Lebih lanjut disampaikan, hasil kajian tersebut akan menjadi salah satu acuan dalam penyusunan kembali Rencana Induk Pariwisata beserta kebijakan turunannya.
Pemerintah daerah berharap pengembangan sektor pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat kampung, menjaga kelestarian ekosistem laut dan darat, serta menciptakan kenyamanan bagi wisatawan maupun penduduk setempat.
Bupati juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha homestay, transportasi laut, pemandu wisata, perwakilan adat, kepala kampung, hingga mitra pembangunan, untuk memberikan masukan secara terbuka terhadap hasil kajian tersebut.
Tim penyusun pun diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang jelas, konkret, dan sejalan dengan visi pembangunan daerah, yakni Raja Ampat Bangkit dan Produktif Menuju Masyarakat Sejahtera.

Sementara itu, Program Manager Konservasi Indonesia Raja Ampat, Meidiarti Kasmidi, menjelaskan bahwa kajian daya dukung pariwisata berbasis tapak merupakan langkah penting untuk memastikan aktivitas pariwisata dapat terus berkembang tanpa mengorbankan lingkungan maupun kehidupan masyarakat lokal.
Ia menjelaskan, sekitar sepuluh tahun lalu, Konservasi Indonesia yang saat itu masih menggunakan nama Conservation International Indonesia juga pernah memberikan dukungan terhadap kajian daya dukung pariwisata. Namun, kajian sebelumnya lebih berfokus pada objek daya tarik wisata atau spot tertentu, seperti lokasi wisata Manta, titik penyelaman (diving), pengamatan burung (birdwatching), dan Piaynemo.
Dari kajian tersebut dihasilkan batas kemampuan masing-masing objek wisata dalam menampung kunjungan wisatawan. Hasilnya kemudian menjadi salah satu dasar pengelolaan sejumlah destinasi, termasuk kawasan Manta Sandy dan beberapa titik lainnya.
“Perbedaannya dengan kajian saat ini adalah pendekatannya. Kalau sebelumnya lebih berfokus pada objek daya tarik wisata atau spot tertentu, sekarang kita melihat daya dukung pariwisata berbasis tapak, yaitu seberapa besar sebuah kampung atau kawasan mampu menampung wisatawan tanpa merusak lingkungan, perekonomian, serta tatanan sosial budaya masyarakatnya,” jelas Meidiarti.
Ia mengatakan, melalui kajian terbaru ini, tim tidak hanya melihat kapasitas suatu lokasi dalam menerima wisatawan, tetapi juga memperhatikan keterkaitan antara aktivitas pariwisata dengan kondisi lingkungan, ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Meidiarti berharap hasil kajian yang dipaparkan dapat dikritisi bersama oleh seluruh pemangku kepentingan sehingga rekomendasi yang dihasilkan benar-benar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan para pihak terkait.
Ia juga berharap pendekatan serupa tidak hanya diterapkan di lokasi yang menjadi objek kajian saat ini, tetapi dapat dikembangkan ke kampung-kampung dan kawasan wisata lainnya di Raja Ampat.
Menurutnya, pengelolaan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung kawasan merupakan salah satu upaya penting untuk menjaga keberlanjutan sektor pariwisata sekaligus melindungi sumber penghidupan masyarakat lokal.
“Kita tetap bisa mengembangkan pariwisata, tetapi harus ada kontrol. Jangan sampai pariwisata justru merusak lingkungan, perekonomian, dan tatanan sosial budaya masyarakat. Dengan begitu, pariwisata bisa terus berjalan di Raja Ampat tanpa merusak sumber penghidupan orang Raja Ampat,” ujarnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan hasil kajian oleh tim daya dukung pariwisata berbasis tapak di Kabupaten Raja Ampat.
Dalam pemaparan tersebut, sejumlah materi utama dibahas, meliputi pentingnya mengkaji daya dukung wisata di setiap tapak kawasan konservasi, perbandingan kajian daya dukung pariwisata di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) tahun 2016 dan 2026, tujuan dan keluaran kajian, serta metode pelaksanaan kajian daya dukung berbasis tapak.
Selain itu, tim juga memaparkan hasil kajian di Kampung Arborek dan Kepulauan Pam, termasuk berbagai tantangan, peluang, serta rekomendasi strategis yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan pariwisata ke depan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bersama Konservasi Indonesia berharap pengelolaan pariwisata dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan, sehingga potensi wisata kelas dunia yang dimiliki Raja Ampat tetap terjaga sekaligus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.












