Sorong, RajaAmpatNews— Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pelaku Usaha Desa Seluruh Indonesia (DPW APUDSI) Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk menyatukan dan memperkuat pelaku usaha desa melalui momentum Rapat koordinasi pemilihan Ketua Majelis Pengurus Daerah (MKD) APUDSI se-Papua Barat Daya. Kamis 5/2/2026.
Kegiatan rapat koordinasi pemilihan Ketua Majelis Pengurus Daerah (MKD) APUDSI se-Papua Barat Daya tersebut berlangsung secara daring, menjadi momentum penting konsolidasi organisasi di wilayah provinsi termuda Indonesia. Meski dilaksanakan secara virtual, rapat koordinasi tersebut tetap berjalan khidmat dan strategis, diikuti oleh perwakilan pelaku usaha desa dari seluruh kabupaten/kota di Papua Barat Daya.
Sekjen MKN ( Majelis Kesejahteraan Nasional), Eris Munandar, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menjadi ruang strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi desa yang selama ini kerap terfragmentasi.
“APUDSI hadir bukan hanya untuk mengumpulkan pelaku usaha desa, tetapi untuk memastikan kekuatan ekonomi desa terorganisir, terarah, dan memiliki posisi tawar yang kuat, mulai dari tingkat desa hingga nasional,” tegas Eris.
Dalam rapat koordinasi tersebut, ditetapkan kepengurusan Majelis Pengurus Daerah (MKD) APUDSI di enam kabupaten/kota di Papua Barat Daya, yakni:
1. MKD Kabupaten Maybrat
2. MKD Kabupaten Raja Ampat
3. MKD Kabupaten Sorong Selatan
4. MKD Kabupaten Tambrauw
5. MKD Kabupaten Sorong
6. MKD Kota Sorong
Eris menjelaskan, selama ini banyak pelaku usaha desa berjalan sendiri-sendiri, meski memiliki potensi besar. Kondisi tersebut membuat daya saing usaha desa lemah dan sulit naik kelas. Melalui APUDSI, pelaku UMKM desa diharapkan dapat terhubung dalam satu ekosistem yang saling menguatkan.
“Usaha desa adalah fondasi yang selama ini menopang ekonomi lokal. Namun tanpa organisasi yang kuat, potensi itu tidak berkembang maksimal. APUDSI hadir untuk menjembatani kepentingan pelaku usaha desa agar terorganisir dan punya kekuatan kolektif,” ujarnya.
APUDSI juga menegaskan dukungannya terhadap program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah sebagai instrumen penguatan ekonomi rakyat. Menurut Eris, koperasi menjadi pintu masuk strategis bagi UMKM desa untuk naik kelas, memperluas pasar, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, APUDSI Papua Barat Daya menyampaikan harapan besar kepada Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, agar pelaku usaha desa mendapat ruang dan perhatian serius dalam pembangunan ekonomi daerah.
“APUDSI siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong ekonomi kerakyatan. Kami berharap MKD APUDSI di daerah dapat dilibatkan dalam perumusan kebijakan, baik di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi,” kata Eris.
Ia juga menekankan bahwa APUDSI bukan organisasi independen yang berdiri tanpa arah, melainkan bagian dari ekosistem pembangunan nasional yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. APUDSI, lanjutnya, berkomitmen mendukung transparansi, keadilan, dan prinsip kebersamaan dalam pembinaan UMKM desa.
Lebih jauh, Eris menilai penguatan ekonomi desa di Papua Barat Daya memiliki dampak strategis secara nasional. Keberhasilan UMKM desa di wilayah ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas, baik antarwilayah maupun nasional.
“Jika ekonomi desa kuat, maka daerah akan kuat. Dan jika daerah kuat, maka ekonomi nasional akan semakin kokoh,” pungkasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, APUDSI Papua Barat Daya menegaskan tekad untuk menjadikan UMKM desa sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
Laporan: Valend Burdam II Editor: Petrus Rabu
