SORONG – Memasuki usia 25 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua, momentum ini menjadi kesempatan penting untuk merefleksikan perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat komitmen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (OAP), serta kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal.
Peringatan seperempat abad Otsus Papua pada 21 November 2026 menandai perjalanan panjang kebijakan afirmasi negara sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Selama 25 tahun, Otsus menjadi salah satu instrumen strategis untuk mendorong percepatan pembangunan, memperkuat perlindungan hak dasar masyarakat Papua, serta meningkatkan kesejahteraan melalui berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangkek S.E.,M.Si, Dalam Siaran Persnya yang diterima RajaAmpatNews.Com Sabtu, (21/11/2026) yang bertepatan dengan Hari Otsus Papua menilai perjalanan 25 tahun Otsus bukan sekadar catatan sejarah dan perubahan regulasi, melainkan amanah besar yang harus diwujudkan melalui pembangunan yang adil, merata, dan benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke kampung-kampung.
Menurutnya, Otsus memberikan ruang dan peluang bagi masyarakat Papua untuk semakin berdaya, mengelola potensi daerah, serta mengambil peran lebih besar dalam pembangunan di tanahnya sendiri.
“25 tahun bukanlah waktu yang singkat. Otonomi Khusus adalah amanah besar yang diberikan negara kepada saudara-saudara kita di Tanah Papua, agar kita semakin mampu mengelola rumah tangga sendiri, membangun bersama, dan menikmati hasil pembangunan yang berkeadilan,” ungkap Sellvyana dalam refleksinya, Sabtu (21/11/2026).
Ia menjelaskan, sejak diberlakukannya UU Nomor 21 Tahun 2001 hingga pembaruan melalui UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, arah kebijakan Otsus terus mengalami penyesuaian untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan dan tata kelola pemerintahan.
Pembaruan tersebut diarahkan untuk memperjelas pembagian kewenangan, memperkuat kebijakan afirmasi bagi OAP, serta memastikan kesinambungan pendanaan dan pengawasan pembangunan agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Dalam konteks pembangunan Papua Barat Daya sebagai provinsi baru, semangat Otsus juga diharapkan menjadi landasan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, serta membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi dan pemerintahan.
Sebagai pimpinan perangkat daerah yang membidangi koperasi dan UKM, Sellvyana menekankan bahwa penguatan ekonomi kerakyatan harus menjadi salah satu prioritas penting dalam perjalanan Otsus ke depan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur melalui pembangunan infrastruktur dan besarnya alokasi anggaran, tetapi juga harus dilihat dari kemampuan masyarakat meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan memperoleh kesempatan ekonomi yang setara.
Karena itu, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi, khususnya yang dikelola Orang Asli Papua, perlu terus diperkuat melalui kemudahan akses permodalan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha secara berkelanjutan, serta perluasan akses pasar.
Potensi ekonomi lokal yang dimiliki masyarakat Papua, baik di wilayah kepulauan maupun daratan, juga perlu dikembangkan menjadi produk unggulan yang memiliki nilai tambah dan daya saing. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pelaku ekonomi di tingkat lokal, tetapi juga mampu menembus pasar yang lebih luas.
“Sebagai putri daerah Papua, saya melihat Otsus bukan sekadar status hukum, melainkan peluang nyata untuk berdiri di atas kaki sendiri. Di bidang koperasi dan UMKM, Otsus harus kita jadikan pendorong utama lahirnya wirausahawan-wirausahawan lokal yang tangguh, produk-produk lokal Papua yang mendunia, dan kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh masyarakat di kampung-kampung dan pesisir,” ujarnya.
Ia berharap, dukungan terhadap pelaku UMKM dan koperasi tidak berhenti pada pemberian bantuan atau fasilitasi sesaat, tetapi harus disertai pembinaan, penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas produk, serta akses pemasaran yang berkesinambungan.
Dengan pendekatan tersebut, Otsus diharapkan mampu mendorong tumbuhnya pelaku usaha lokal yang mandiri dan berdaya saing sekaligus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat Papua.
Lebih lanjut, Sellvyana mengingatkan bahwa perjalanan 25 tahun Otsus juga menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga harmoni sosial dan budaya, serta membangun kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, tokoh perempuan, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat.
Ia menilai, setiap kebijakan pembangunan harus disusun berdasarkan data yang akurat dan kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini penting agar program pemerintah benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah kepulauan, pesisir, dan daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses pelayanan publik.
Menurutnya, keberhasilan Otsus tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan besarnya dukungan anggaran, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan, pengawasan, transparansi, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.
Karena itu, semangat Otsus perlu terus diterjemahkan dalam pelayanan publik yang berkualitas, kesempatan ekonomi yang lebih luas, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi generasi Papua saat ini dan masa mendatang.
“Mari kita jadikan usia ke-25 ini sebagai titik balik, bukan hanya menoleh ke masa lalu, tetapi melangkah lebih jauh dengan semangat baru: Papua yang maju, mandiri, dan sejahtera, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” tegasnya.
Ia berharap, seperempat abad pelaksanaan Otsus menjadi momentum memperkuat komitmen bersama untuk membangun Tanah Papua yang damai, maju, mandiri, dan sejahtera, mulai dari Irian Jaya, Papua, Papua Barat hingga Papua Barat Daya.
“Selamat memperingati 25 Tahun Otonomi Khusus Papua. Semangat Otsus teruslah menyala untuk kemajuan anak-anak bangsa di Tanah Papua,” tutup Sellvyana.












