SORONG – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya guna mempercepat proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat. Pendampingan ini dinilai penting agar masyarakat adat memahami hak, kewajiban, serta tahapan administrasi sebelum proses identifikasi wilayah dan tanah ulayat dilaksanakan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian administrasi terhadap tanah ulayat sekaligus memastikan hak-hak masyarakat adat tetap terlindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN, Deni Santo, mengatakan bahwa sebelum memasuki tahapan inventarisasi dan identifikasi, masyarakat hukum adat perlu mendapatkan pemahaman melalui kegiatan pra-partisipatif. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui secara jelas tujuan program, hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi dari proses pengadministrasian tanah ulayat.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, yang berlangsung di Kota Sorong, Selasa (17/11/2026).
Menurut Deni, kesepakatan masyarakat hukum adat merupakan fondasi awal yang sangat penting sebelum pemerintah melaksanakan tahapan pengadministrasian tanah ulayat.
Melalui pendampingan tersebut, masyarakat akan difasilitasi untuk melakukan musyawarah, mengenali wilayah adat, mengidentifikasi tanah ulayat, serta menentukan objek tanah yang menjadi bagian dari wilayah adat mereka.
Ia menjelaskan, keberadaan suatu masyarakat hukum adat harus memenuhi unsur subjek, objek, dan hubungan hukum. Karena itu, proses identifikasi tidak hanya berkaitan dengan batas-batas wilayah, tetapi juga menyangkut pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat dan hubungan hukum mereka dengan tanah ulayat.
Deni menambahkan, tahapan pra-identifikasi juga menjadi ruang dialog untuk mendeteksi sejak awal berbagai persoalan atau potensi sengketa yang berkaitan dengan tanah adat. Dengan begitu, permasalahan dapat dikenali dan dibicarakan sebelum proses administrasi dilanjutkan.
“Harus diyakinkan sampai mereka menyatakan ada kesepakatan, ada keputusan bagi MHA mengikuti kegiatannya, sehingga nanti pada kegiatan tahap pertama ada kemudahan bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi karena MHA sudah sepakat dan mereka sudah punya peta indikasi untuk nilai adatnya, untuk tanah ulayatnya,” jelasnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, terdapat tiga tahapan utama dalam pengadministrasian tanah ulayat.
Ketiga tahapan tersebut meliputi inventarisasi dan identifikasi, pengukuran dan pemetaan, serta pencatatan dan penerbitan salinan daftar tanah ulayat.
Melalui tahapan tersebut, pemerintah berupaya memastikan proses administrasi berjalan secara terstruktur dengan tetap memperhatikan keberadaan hak adat dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat hukum adat.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan tanah dan tata ruang agar dilaksanakan secara adil dan berkelanjutan, termasuk dalam pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat.
Ia menegaskan bahwa upaya tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat hukum adat. Dialog dan kerja sama diperlukan untuk menyamakan persepsi agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara tepat di lapangan.
“Tentunya kegiatan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat ini butuh kerja bersama, butuh dialog dalam menyamakan persepsi dan juga bagaimana kita melakukannya di lapangan,” ujar Rezka.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma, turut menyampaikan sambutan. Hadir pula Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi, jajaran Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Papua Barat, perwakilan pemerintah daerah, serta organisasi nonpemerintah (NGO) Landesa.
Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Bernadus Wijanarko; Project Manager PMU ILASPP; serta perwakilan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Sardi Razak. Diskusi dipandu oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, Pamelia Tambunan.
Melalui kegiatan diseminasi dan dialog ini, Kementerian ATR/BPN berharap terbangun kesamaan pemahaman serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat hukum adat. Dengan pendampingan sejak tahap awal, proses pengadministrasian tanah ulayat di Papua Barat dan Papua Barat Daya diharapkan berjalan lebih efektif, partisipatif, serta memberikan kepastian administrasi tanpa mengabaikan hak dan nilai-nilai adat yang berlaku di tengah masyarakat.
Sumber: Siaran Pers Kementerian ATR/BPN), Nomor 33/SP/XI/BH/2026.












