JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong agar kejahatan alih fungsi lahan menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi lahan pertanian, khususnya sawah, dari alih fungsi yang tidak sesuai ketentuan.
Dorongan tersebut disampaikan Nusron saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Nusron menyampaikan dua rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana pertanahan. Pertama, pelaksanaan rapat koordinasi secara berjenjang hingga tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan kepala desa dan perangkat yang berwenang menerbitkan surat keterangan terkait pertanahan.
Kedua, memasukkan kejahatan alih fungsi lahan sebagai salah satu agenda penting dalam pembahasan Rakor, sehingga penanganan tindak pidana pertanahan tidak hanya berfokus pada aspek penguasaan dan kepemilikan tanah (land tenure), tetapi juga mencakup aspek penggunaan dan pemanfaatan tanah (land use).
“Poin satu Rakor berjenjang untuk ditindaklanjuti tahun depan. Yang poin kedua untuk menjadikan kejahatan alih fungsi lahan sebagai salah satu fokus pembahasan dalam Rakor, supaya penanganan tindak kejahatan pertanahan tidak hanya berhenti pada land tenure, tetapi juga masuk dalam land use atau fungsinya. Kalau itu kita lakukan, saya yakin akan berdampak sehingga ada efek jera,” ujar Nusron.
Menurutnya, pencegahan tindak pidana pertanahan harus dimulai dari tingkat paling bawah atau hulu, sebelum persoalan berkembang dan ditangani oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, kepala desa dan perangkat desa memiliki peran strategis karena menjadi pihak yang mengetahui sejarah, kondisi, serta riwayat penguasaan tanah di wilayah masing-masing.
Ia menilai, masyarakat lokal dan para tokoh setempat merupakan pihak yang paling memahami sejarah tanah serta duduk perkara yang terjadi di lingkungannya. Karena itu, pengetahuan tersebut perlu menjadi bagian penting dalam proses pencegahan sengketa maupun tindak pidana pertanahan.
Nusron juga meminta Kantor Pertanahan di daerah menginisiasi rapat koordinasi pencegahan dengan melibatkan kepala desa, petugas pembuat surat keterangan, kejaksaan negeri, kepolisian, serta pemerintah daerah.
“Sebelum ada Rakor yang melibatkan di tingkat pusat ini, kami mohon di tingkat kepala kantor membuat Rakor pencegahan yang diundang adalah kepala desa dan petugas pembuat surat keterangan di desanya, Kajari, Kapolres, dan pemda. Jadi kita jemput wilayah ini sampai di level hulunya,” tegasnya.
Sementara itu, terkait kejahatan alih fungsi lahan, Nusron mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 554 ribu hektare tanah yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan perizinan dan ketentuan tata ruang. Kondisi tersebut terjadi akibat pengalihan fungsi lahan secara sepihak, termasuk dari lahan sawah menjadi kawasan perumahan, industri, dan peruntukan lainnya.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dipandang semata-mata sebagai pelanggaran administrasi atau persoalan penguasaan tanah. Aspek penggunaan lahan juga harus mendapat perhatian serius agar pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang dapat ditindak secara tegas.
Ia mengingatkan, jika praktik alih fungsi lahan terus dibiarkan tanpa penegakan hukum yang memberikan efek jera, keberadaan lahan sawah sebagai penopang ketahanan pangan nasional akan semakin terancam.
“Kalau tidak ada bahasan Rakor masuk ke land use-nya, ini tidak ada efek jera. Nanti lama-lama sawah kita habis. Kalau sudah sawahnya habis, kita nanti menjadi sangat tergantung kebutuhan pangan kita dengan impor. Dan kalau pangan kita tergantung dengan impor, maka kemandirian kita, nasib kita digantung, tergantung negara asing,” tegasnya.
Untuk memperkuat upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan, Nusron turut meminta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi bersama jajaran Kepolisian RI dan Kejaksaan RI meningkatkan intensitas koordinasi dan kolaborasi hingga tingkat daerah.
Menurutnya, sinergi antarlembaga tidak cukup hanya dilakukan di tingkat provinsi, tetapi harus diperkuat sampai ke tingkat kabupaten/kota agar potensi pelanggaran dapat dideteksi dan dicegah sejak dini.
“Kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Nusron secara resmi membuka Rakor melalui pemukulan gong. Ia juga menyerahkan piagam penghargaan dan menyematkan pin emas kepada 12 perwakilan penerima penghargaan atas keberhasilan menyelesaikan target operasi utama dan target operasi tambahan tindak pidana pertanahan.
Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 turut dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta perwakilan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI.
Sumber: Siaran Pers Kementerian ATR/BPN Nomor 21/SP/XI/BH/2026.
